Ribuan warga Bahrain berbaris menuju Lapangan Mutiara

Manama (Solopos.com) – Ribuan warga Bahrain mengambil alih jalan dalam protes anti-pemerintah, bergerak menuju Lapangan Mutiara, tempat berkumpulnya pengunjuk rasa selama dua pekan lebih, Selasa (1/3/2011).

“Kami merupakan saudara, Sunni dan Shiah,” seru para pengunjuk rasa yang kebanyakan Shiah saat mereka berjalan dari daerah dalam ibu kota Salmaniah, beberapa kilometer dari lapangan, demikian AFP melaporkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Para pemrotes berjalan dengan memisahkan para lelaki pada satu sisi dan perempuan berjubah abaya hitam di sisi lain dan berjalan bersebelahan, menurut pantauan AFP. Pemrotes penyandang cacat berkursi roda memimpin prosesi tersebut dan melewati jalan yang sama saat polisi menewaskan dua demonstrator anti-pemerintah dua pekan lalu.

“Kami dalam barisan ini untuk menekankan persatuan antara Shiah dan Sunni di Bahrain,” kata Sheikh Mohammed Habib al-Muqdad, salah seorang ulama di antara 25 aktivis yang pernah diadili atas tuduhan terorisme dan dibebaskan pekan lalu atas pengampunan dari kerajaan.

Keresahan di negara Teluk tersebut merupakan bagian dari gelombang protes di daratan Afrika utara dan Timur Tengah sejak pemberontakan yang menggulingkan presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali.

Para pemrotes dalam kerajaan bermayoritas Shiah yang dikuasai oleh dinasti Sunni, al-Khalifa, telah menyerukan keruntuhan rezim tersebut.

Tetapi kelompok oposisi pimpinan Shiah telah mengambil posisi lebih moderat, dengan meminta reformasi besar yang dapat mengarah pada pembangunan monarki konstitusi “sebenarnya”, juga pengunduran diri pemerintah yang mereka katakan bertanggung jawab atas pembunuhan tujuh pengunjuk rasa.

Raja Hamad bin Issa telah mempercayakan pewarisnya, Sheikh Salman, membuka dialog dengan pihak oposisi, tawaran yang dinilai terlalu terlambat oleh pemrotes garis keras.

Kerajaan Bahrain telah memulai sejumlah reformasi dengan referendum pada 2001 yang menghasilkan terbentuk kembali parlemen pada 2002, setelah dibubarkan pada 1975. Tetapi pihak legislatif masih terikat oleh kewenangan majelis atas dan raja.

(Ant/try)