Ribuan perangkat desa kepung DPRD Batang

Batang–Ribuan perangkat desa se-Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Akibat aksi ini, jalur pantai utara (pantura) Batang macet total.

Para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara itu datang dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan, Kamis (11/11). Mereka menuntut Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa segera diterbitkan.

Promosi Kirana Plus, Asuransi Proteksi Jiwa Inovasi Layanan Terbaru BRI dan BRI Life

Para demonstran menilai, RUU Desa mendesak diterbitkan. Sebab dengan RUU Desa itu, pemerintah desa memiliki kewenangan penuh untuk mengelola wilayahnya. Berbagai kebijakan, termasuk pembangunan desa, dapat cepat terlaksana tanpa harus menunggu keputusan DPRD.

“Misalnya bencana Merapi, apabila desa menjadi komunitas mandiri maka akan mempermudah melakukan upaya tanggap darurat. Kita tidak harus menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat,” ujar Supari, Kordinator aksi.

Pantuan, hingga pukul 10.30 WIB aksi massa itu masih terus berlangsung. Mereka terus berorasi sambil menunggu ada anggota dewan yang menemui pendemo.

Banyaknya demonstran membuat arus lalu lintas di jalur pantura Batang macet total. Kondisi ini memaksa polisi bekerja keras mengatur arus lalu lintas.

Aksi para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara ini dilakukan secara serempak di berbagai daerah di seluruh Pulau Jawa. Mereka juga akan melakukan penggalangan dana bagi korban bencana alam dari Anyer hingga Panarukan.

Pembina Utama Parade Nusantara, Budiman Sudjatmiko, mengatakan aksi penggalangan dana ini untuk mendukung bantuan dari Pemerintah bagi korban bencana alam. Sebab selama ini mereka sering mengalami keterlambatan dan kekurangan jumlah bantuan.

Menurut Budiman, seluruh jajaran pengurus dan anggota Parade Nusantara akan ambil bagian pada kegiatan tersebut.

“Parade Nusantara adalah induk organisasi para Kepala Desa dan Perangkat desa di Indonesia. Anggotanya semua elemen desa seperti BPD (Badan Perwakilan Desa), LPMD, Karang Taruna, PKK dan Rakyat Desa di seluruh pelosok Nusantara,” jelas Budiman.

dtc/tiw