SOLOPOS.COM - Petugas TNI membubarkan warga yang masih berkumpul saat melakukan razia cegah penyebaran COVID-19 di Kemang, Jakarta, Selasa (24/3/2020). (Antara-Muhammad Adimaja)

Solopos.com, JAKARTA -- Desakan agar pemerintah melakukan karantina total atau lockdown Jakarta terus menguat. Desakan ini muncul seiring terus melonjaknya jumlah orang yang positif virus corona di Jakarta.

Selain meminta pemerintah mempertimbangkan lockdown Jakarta, sejumlah anggota DPR meminta penutupan semua bandara, pelabuhan, dan terminal bus. Desakan penutupan ini berlaku di seluruh Indonesia akibat kian mewabahnya virus corona.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Hingga kini wabah Covid-19 telah menelan 78 korban meninggal dan 898 kasus dengan jumlah korban terbanyak terdapat di Jakarta. Sedangkan korban yang sembuh baru 35 orang.

Desakan menutup semua fasilitas publik bidang transportasi itu disampaikan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Dimyati Natakusumah. Hal itu diungkapkan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

“Kami mengimbau pemerintah untuk segera menutup tempat-tempat yang menjadi area berkumpulnya orang banyak [public utility] seperti bandara, pelabuhan ataupun terminal bus yang ada diseluruh Indonesia,” ujarnya.

Namun pemerintah masih menutup opsi lockdown Jakarta. Padahal, ribuan perantau sudah keluar dari Jabodetabek untuk mudik ke kampung halaman, termasuk Jateng dan Jatim.

Menurutnya, musibah yang dialami Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang positif corona (Covid-19) bisa dijadikan sebuah pelajaran. Pemerintah harus berani mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

Pemerintah juga harus segera melakukan rapat kabinet terbatas guna membahas secara menyeluruh semua sektor yang terkait dengan bencana Covid-19. Alih-alih keputusan lockdown Jakarta, pemerintah bahkan belum memutuskan apakah akan melarang mudik atau tidak.

“Gugus tugas yang dibentuk Presiden juga bisa memberikan input dan masukan yang tepat kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkret cepat dan tepat, karena memang masalah Covid-19 ini adalah pengalaman yang sangat baru di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Bramantyo Suwondo mengkritik penanganan wabah corona oleh pemerintah yang lamban. Dia menilai pemerintah belum mengambil langkah strategis untuk mengatasi pandemi virus tersebut. Sementara langkah tes massal corona baru dimulai oleh pemerintah terhadap para tenaga medis.

Pemerintah Jangan Egois

“Dua langkah, lockdown [Jakarta] dan tes cepat massal merupakan rekomendasi para pakar untuk menekan laju angka positif corona. Apalagi jumlah kasus corona di Indonesia meningkat tajam,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa tingkat kematian akibat virus corona di Indonesia sangat tinggi melampau rata-rata kematian di dunia. Bila di Indonesia sekitar 8,37 persen kematian, di dunia hanya 4,07 persen.

“Jumlah ini pun masih diragukan karena minimnya transparasi data dari pemerintah. Kebijakan strategis, konkret, serta upaya komunikasi yang jelas dan terbuka harus segera diambil pemerintah supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu juga meminta pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta duduk bersama membahas dan merencanakan lockdown Jakarta. Ini penting guna mengatasi percepatan laju penyebaran virus corona.

Dia mengatakan pemerintah tidak boleh egois dan harus duduk bersama demi kepentingan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya