REVITALISASI PASAR KLEWER: Pedagang Diteror, Studi Kelayakan Perlu Dikaji Ulang

Pasar Klewer (Dwi Prasetya/JIBI/SOLOPOS)

SOLO–Pedagang Pasar Klewer yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) merasa dicederai selama proses sosialisasi studi kelayakan atau feasilibity study (FS). Penyebabnya tidak lain yakni adanya ancaman teror melalui pesan pendek atau SMS secara bertubi-tubi dalam beberapa hari lalu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami dari awal mendukung apapun keputusan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Namun ditengah jalan, kok jadi seperti ini. Masih ada orang yang tidak fair, kami diteror,” jelas Pejabat Humas, Kusbani, saat ditemui , di Pasar Klewer, Selasa (4/9/2012).

Kusbani menjelaskan tim studi kelayakan berjanji memberikan kenyamanan kepada para pedagang. Namun kenyataannya, sambung dia, masih ada kelompok atau orang tertentu yang bermaksud memerkeruh dan memanfaatkan kondisi ini.

“Saya tidak mau menuduh darimana atau siapa orangnya, nanti malah keliru. Dengan adanya ancaman teror ini, berarti keinginan pedagang atau aspirasi pedagang belum terakomodasi semua,” jelas Kusbani.

Kusbani menginginkan sosialisasi studi kelayakan belum final, perlu dikaji ulang. Ada beberapa hal yang perlu dikawal sebelum keputusan pemugaran pasar.

“Kajian itu bisa dari pakar atau ahli yang mengerti tentang sejarah bangunan Pasar Klewer. Sebab, disini terdapat pula titik-titik bangunan berkategori benda cagar budaya. Nah, hal itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai asal bongkar saja,” papar Kusbani.

Dalam proses kajian tersebut, pihaknya juga tidak mau melakukan intervensi apapun.

“Kami sudah setuju namun dalam praktiknya selalu ditinggalkan. Sebenarnya ada apa,” terangnya.

Sementara Ketua Kelompok 8 Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K), Fatimah, mengaku akan menunggu proses hasil keputusan dari studi kelayakan.

“Itu program pemerintah, jadi kami ikut saja apa yang menjadi keputusan pemerintah. Kalau ada pihak yang tidak setuju, ya silakan. Kami tidak bisa mengambil sikap, itu semua tergantung pemerintah,” papar kepada , Selasa.