Revisi UU KPK menjadi tidak menentu setelah penolakan Presiden Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA — Jika sebelumnya bersikukuh mendukung pelaksanaan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), kini Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih netral menanggapi kontroversi yang terjadi di dunia penegakan hukum tersebut.
Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19
Jusuf Kalla menilai efektifitas kinerja pemberantasan korupsi yang lurus dan tak menyimpang merupakan hal terpenting, terlepas dari jadi atau tidaknya pelaksanaan revisi UU No. 30/2002 tentang KPK.
“Yang penting efektifitasnya tidak melenceng, revisi atau tidak itu urusan kedua,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jumat(26/6/2015).
Menurut dia, tugas utama KPK ialah menegakkan hukum dan menertibkan keamanan masyarakat. Hal itu harus dipahami sebagai upaya mengamankan kegiatan negara, namun tidak menimbulkan ketakutan ketika pejabat negara akan menjalankan tugasnya meningkatkan pembangunan nasional.
Menanggapi pertanyaan wartawan terkait potensi batalnya revisi UU lembaga antikorupsi mengamati penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya, Kalla mengatakan pembatalan revisi bisa saja terjadi. “Bisa saja [tidak ada revisi UU KPK]. Kalau diberi aturan-aturan, bisa internal atau pemberlakukan aturan-aturan lainnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah pejabat Istana mewakili Presiden Jokowi menyatakan menolak revisi UU KPK. Namun belum ada langkah tegas dari Presiden membuktikan penolakan tersebut melalui surat resmi ke DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah optimistis pemerintah tak akan menarik revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional 2015. Pasalnya, menurut dia, Presiden Jokowi sudah mulai mendapat masukan dari beberapa pihak tentang masalah-masalah yang selama ini terjadi dengan KPK.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
