Solopos.com, SOLO–Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjaring aspirasi terkait revisi Undang Undang Penyuluhan ke Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Selasa (4/5). UNS dipilih sebagai salah satu lokasi seminar karena dinilai memiliki sumber daya manusia (SDM) di bidang penyuluhan pertanian yang diperhitungkan di tingkat nasional.
Seminar bertajuk Seminar Penelitian Empiris dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian tersebut digelar secara luring dan daring. Hadir sebagai pembicara di antaranya Prof. Sumardjo, Guru Besar Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional sejak 2005 hingga sekarang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Selain itu Ir. Mulyono Machmur, MS, Ketua Dewan Pembina Perhiptani dan Waketum HKTI Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Kemudian, Kepala Prodi S3 Penyuluhan Pembangunan UNS, Dr. Sapja, dan Dr. Eny Lestari, dosen di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UNS.
Pejabat dan ASN Dilarang Open House saat Lebaran
“Tujuan seminar ini adalah mencari solusi alternatif sistem penyuluhan pertanian di Indonesia,” ujar anggota Komite 2 DPD RI, Dra. Mediana, MH, seperti dalam siaran pers kepada Solopos.com, Selasa (4/5/2021).
Dalam seminar yang dipandu oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kerja Sama Bisnis, dan Informasi FP UNS, Dr. Agung Wibowo, tersebut, Prof. Sumardjo secara daring menyampaikan berbagai permasalahan penyuluhan di Indonesia. Berbagai masalah itu muncul sebagai implementasi Sistem Penyuluhan Pertanian Pasca UU No. 23 Th 2014.
Permasalahan tersebut yakni terkait ketenagaan berupa kelemahan kualitas dan kuantitas, terkait kelembagaan yaitu kelemahan legitimasi dan komitmen pimpinan daerah, serta konsistensi dengan perundangan soal urusan wajib versus urusan pilihan.
Dipecat Tottenham, Mourinho Berlabuh di AS Roma
Peran Kepemimpinan
Kemudian kelemahan koordinasi lintas sektor terkait, lemahnya komitmen pemerintah daerah tentang penyuluhan karena lebih terbebani tugas di luar mendidik (penyelenggaraan), dan kelemahan komitmen pemda terhadap penyuluhan karena pertanian sebagai urusan pilihan, padahal juga menyangkut pangan yang merupakan urusan wajib (pembiayaan).
“Soal sarana dan prasarana berupa kelemahan dalam kecukupan atau kotratani, kelemahan materi yaitu kelemahan ketersediaan, kesesuaian, keaktualan, aplikasi cyber extension [berparadigma kafetaria penyuluhan], kelemahan orientasi petani yang pragmatis, dan kedelapan berupa kelemahan koordinasi lintas sektor horizontal dan vertikal,” papar Prof. Sumardjo.
Pembicara kedua, Ir. Mulyono Machmur, MS, menekankan pentingnya peran kepemimpinan formal seperti gubernur dan bupati dalam menciptakan dan memelihara koordinasi dan harmonisasi hubungan kerja antara lembaga penyuluhan dengan dinas atau lembaga terkait di berbagai tingkatan.
Chelsea vs Real Madrid: Los Blancos Melawan Kutukan
“Pentingnya pemahaman konsep dasar penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perlunya ditempatkan tenaga administrasi di BPP/BPK sehingga para penyuluh lebih fokus pada tupoksinya,” ujar Mulyono.
Dr. Sapja dalam seminar ini menyampaikan hasil penelitiannya soal penguatan sistem penyuluhan pertanian lewat revisi UU SP3K dengan perspektif yang lebih luas melibatkan stakeholder yang bersifat inklusif. Menurut dia, perlu perbaikan dan penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian melalui peningkatan koordinasi antarsubsektor dari tingkat pusat-daerah.
“Kemudian peningkatan profesionalisme penyuluh, baik pemerintah, swasta, maupun swadaya, dan mengoptimalkan peran penyuluh swadaya dengan disertai peningkatan kompetensi dan pengembangan kelembagaannya (posluhdes),” kata Dr. Sapja.
Format Liga 2: Home Tournament 4 Grup, Durasi 6 Bulan
Buku Karya Dosen
Sedangkan Dr. Eny Lestari, lebih menekankan pada kompetensi penyuluh di era revolusi industri 4,0.
“Penyuluh merupakan ujung tombak dalam pembangunan pertanian, sehingga keberadaan kelembagaan penyuluh di setiap daerah sangat penting dan strategis sehingga perlu kelembagan yang strategis juga,” ujar Dekan FP UNS, Prof. Samanhudi, saat memberikan sambutan.
Kepala Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian FP UNS, Dr. Suminah, mengatakan seminar ditutup dengan penyampaian buku karya salah satu dosen di prodinya yakni Dr. Agung Wibowo kepada Dra. Mediana, MH. Buku tersebut berjudul Penyuluhan Pertanian: Dilema dan Problematika di Berbagai Wilayah di Indonesia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
