RETRIBUSI WISATA BOCOR : Palang Pintu Elektrik untuk Masuk ke Kawasan Wisata Gunungkidul, Efektifkah?

Retribusi wisata bocor di Gunungkidul akan diantisipasi dengan palang pintu elektrik

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berbenah untuk mengurangi risiko kebocoran retribusi pariwisata. Selain memasang call center untuk pengaduan, mereka juga mewacanakan membangun pintu retribusi elektrik di kawasan menuju pantai.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Untuk tahap awal, pembangunan tersebut akan dilakukan di tiga titik, yakni Pos Retribusi Baron (Tanjungsari), Pos Retribusi Pule (Kecamatan Tepus) dan Pos Retribusi Wediombo (Girisubo). Namun kepastian jadi tidaknya masih menunggu kajian apakah palang yang dibuat otomatis atau semi otomatis.

“Kita tunggu dulu kajiannya seperti apa? Kalau sudah selesai akan diajukan ke bupati untuk dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan,” katakata Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul Hary Sukmono, Minggu (18/10/2015).

Dia menjelaskan, guna meminimalisir kebocoran retribusi khususnya di kawasan pantai, disbudpar sejak dua bulan lalu telah dipasang layanan call center di pos retribusi masuk. Jika memang ada pengunjung yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan bisa mengadu melalui layanan tersebut.

“Untuk layanan pengaduan, pengunjung bisa menelpon atau SMS ke 081238882789. Selain itu, aduan bisa disampaikan melalui BBM atau pun email yang terpasang di seluruh pos retribusi,” ungkapnya.

Menurut Hary, isu kebocoran retribusi bukan hal yang baru lagi. Upaya pencegahan, selain dari pemkab dengan cara perbaikan fasilitas penunjang, juga dibutuhkan partisipasi dan peran dari masyarakat. Selama ini banyak pengunjung yang mengeluh, namun sangat jarang yang membuat pengaduan secara resmi.

“Kalau memang ada silahkan laporkan, tapi harus lengkap hari, tanggal, jam dan di pos retribusi mana peristiwa itu terjadi. Sedang selama ini yang terjadi hanya sebatas keluhan tanpa menyebut detail waktu dan tepat yang pasti,” ungkapnya.

Untuk menekan kebocoran retribusi, disbudpar berencana memasang pembangunan pintu elektrik di seluruh pos retribusi.  Namun dikarenakan keterbatasan infrastruktur pendukung, maka di tahap awal pembangunan baru menyasar di tiga titik.

“Kami tidak bisa asal pasang, karena harus disesuaikan dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti bentuk bangunan hingga keberadaan instalasi listrik. Dari kajian yang dilakukan ada tiga tempat yang layak, yakni pos retribusi Baron, Pule dan Wediombo,” ujar dia.

Lebih jauh dikatakan Hary, pemasangan pintu eletrik ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kebocoran retribusi masuk ke kawasan pantai. Nantinya, dengan sistem ini akan langsung terhubung dengan server milik pemkab.

“Harapannya bisa langsung online, sehingga saat itu dipasang, kami bisa melakukan pemantauan berapa jumlah pengujung yang masuk,” katanya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul Edi Susilo mengapresiasi dan mendukung wacana dari disbudpar. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut harus disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif. “Kalau saya pribadi sangat setuju dan harus segera direalisasikan,” katanya.

Dia pun berharap jika wacana ini bisa direalisasikan maka kebocoran retribusi bisa diatasi. Tidak dipungkiri, tiket masuk ke kawasan wisata menjadi salah satu tumpuan pemkab untuk pendapatan asli daerah. “Selain pembenahan dari sisi infrastruktur, dari sisi Sumber Daya Manusia juga harus lebih diperbaiki, sehingga upaya tersebut bisa lebih maksimal,” kata Edi.