Restorasi Gumuk Pasir masih mendapat penolakan dari warga.
Harianjogja.com, BANTUL — Rencana penertiban zona inti Gumuk Pasir Parangkusumo ditolak warga. Kelompok penolak yang tergabung dalam Aliansi Rakyar Menolak Pengusuran (ARMP) bersiap melakukan aksi ke Jakarta bertepatan dengan Hari Agraria Nasional.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji menyebut kehawatiran warga akan adanya klaim zona inti Gumuk Pasir sebagai tanah SG, itu tidak berdasar. Justru dia mengklaim selama ini SG banyak digunakan untuk lahan pertanian oleh masyarakat.
“Biasanya warga yang memiliki hak mengelola SG dengan diberikan kekancingan malah dijual atau disewakan. Padahal Sultan sudah bilang bahwa tanah itu untuk rakyat supaya dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya, Jumat (9/9/2016)
(Baca Juga : RESTORASI GUMUK PASIR : Penggusuran Dilakukan Bertahap, Dimulai 1 September)
Lanjut dia, penertiban zona inti Gumuk Pasir merupakan perintah langsung dari Gubernur DIY. Hermawan membantah jika hal tersebut ada keterkaitanya dengan Kraton. Dia mengatakan penertiban merupakan perintah Gubernur, tidak ada hubunganya dengan Kraton meskipun Gubernur juga merupakan seorang Raja dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Dia menegaskan proses penertiban akan terus dilakuan. Selasa (13/9/2016) mendatang akan mulai melakukan melakukan sosialisasi.
“Kami akan melakukan sosialisasi dengan warga menyamakan pemikiran terkait dengan penertiban zona inti Gumuk Pasir. Karena kami sebagai perwakilan Pemda, harapanya kebijakan Pemda dan masyarakat dapat saling beriringan,” paparnya.
Hermawan menyebutkan Jadwal sosialisasi pada Selasa mendatang akan mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Sosialisasi akan dilakukan bertahap dalam jangka waktu tersebut. Dimulai dari sosialisasi terhadap tukang parkir, peternak yang memiliki kandang, petani dan warga yang memiliki tanaman, dan terakhir adalah mereka yang menempati bangunan di zona inti Gumuk Pasir.
“Nanti setelah selesai sosialisasi kalau memang mereka sudah satu pemikiran dengan kebijakan Pemda dapat langsung penertiban dan pembongkaran bisa dilakukan oleh warga sendiri. Namun jika sampai dengan dua atau tiga kali sosialisasi tidak berhasil akan kami lakukan upaya paksa,” tandasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
