Solopos.com, KLATEN — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mendatangi Desa Bolali, Kecamatan Wonosari, Kamis (19/5/2022) sore. Kedatangan menteri yang akrab disapa Gus Halim itu untuk menindaklanjuti keberatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bolali Maju yang harus membayar Rp30 juta/tahun lantaran crossing kabel fiber optik yang dinilai melintasi properti PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Gus Halim mendatangi Desa Bolali bersama sejumlah pejabat Kemendes PDTT, Kamis sekitar pukul 17.00 WIB. Bersama Kepala Desa (Kades) Bolali, Widi Pujiyanto, Mendes PDTT langsung mendatangi lokasi fiber optik yang dibangun BUM Desa Bolali Maju tersebut. Camat Wonosari, M. Nur Rosyid, turut hadir pada kesempatan tersebut.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kabel fiber optik yang dipersoalkan berada pada saluran air di bawah rel kereta api (KA). Gus Halim sempat meminta agar posisi kabel fiber optik yang melewati saluran di bawah rel KA itu didokumentasikan ke juru kamera Kemendes PDTT.
“Dari Desa Bolali itu kirim surat ke saya. Menyampaikan permasalahan crossing kabel fiber optik yang harus membayar ke PT KAI Rp30 juta/tahun. Belum administrasi dan lain-lain. Padahal ini BUM desa. Sementara BUM desa itu salah satu pilar ekonomi di desa, pilar upaya peningkatan SDM desa, banyak sekali yang bisa dilakukan BUM desa. Usaha yang sedang digarap BUM desa [di Bolali] ini bisa untuk peningkatan SDM desa, digitalisasi desa dan itu dampaknya sangat luas bagi SDM dan ekonomi desa,” kata Gus Halim.
Dia menjelaskan di waktu sebelumnya sudah mengunjungi kantor PT KAI dan bertemu dengan Dirut PT KAI, Didiek Heryanto. Hanya, dari pertemuan itu Gus Halim belum bisa menjelaskan kondisi secara detail.
Baca Juga: Begini Menteri Desa PDTT Ihtiarkan Ubah Dunia dari Desa
“Setelah saya tahu, sebenarnya cukup naif juga kalau ini harus membayar Rp30 juta/tahun. Wong hanya lewat saluran air yang sudah ada dan tidak berbayar dan memang ini untuk kepentingan warga,” ungkap dia.
Pada kesempatan itu Gus Halim juga menerima keluhan dari pemerintah Desa Bolali ihwal surat dari PT KAI. Tembusan surat itu tidak dikirimkan ke bupati atau pihak lain di pemerintahan tetapi justru ditembuskan ke kejaksaan.
“Ini harus dipertanyakan, apa maksudnya. Seharusnya tidak seperti itu dan ini juga akan kita sampaikan ke Dirut PT KAI,” kata Gus Halim.
Solusi
Gus Halim segera bertemu lagi dengan Dirut PT KAI guna mencari solusi permasalahan yang ada di Bolali. Gus Halim berharap persoalan yang terjadi di Desa Bolali tak terjadi di desa lain. Pasalnya, jalur kereta api yang terbentang di Pulau Jawa melewati banyak desa.
Baca Juga: Desa Fiktif Diungkap Sri Mulyani, Menteri Desa Mengaku Bingung
“Kami kemarin juga menyampaikan ke Dirut PT KAI agar bersinergi dengan desa yang dilewati rel utamanya desa yang disana ada BUM desa dan UMKM. Sekaligus apa yang bisa dilakukan antara BUM desa dengan PT KAI,” kata dia.
Gus Halim mencontohkan PT KAI bisa memberikan ruang untuk desa yang dilewati jalur kereta api, seperti bisa menjual produk yang dihasilkan BUM desa di stasiun. Cara itu sekaligus untuk penguatan BUM desa yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi di level desa.
”Pak presiden memberikan penekanan agar pemulihan ekonomi di level desa bisa dilakukan melalui BUM desa,” jelas dia.
Berdasarkan laman kemendesa.go.id, Gus Halim mengunjung kantor PT KAI di Jakarta guna menindaklanjuti keberatan BUM Desa Bolali Maju, Desa Bolali, Kecamatan Wonosari, Klaten, Rabu (18/5/2022).
Baca Juga: Mantap! Menteri Desa Sebut Bupati Wonogiri Layak Jadi Gubernur
BUM Desa Bolali Maju diharuskan membayar Rp 30 juta pertahun dan dibayar dua tahun sekaligus untuk termin pertama sesuai aturan di PT KAI.
Keberatan
Pihak BUM Desa Bolali Maju merasa keberatan sehingga memohon dispensasi biaya crossing kabel fiber optik selama dua tahun agar program penyediaan internet murah bagi warganya tidak terhambat.
“Saya yakin bisa dijalankan cari jalan tengah karena ini sama-sama untuk kepentingan rakyat. Kami yakin PT KAI juga mempunyai komitmen besar dalam mendukung tumbuh kembangnya BUM desa,” kata Gus Halim.
Gus Halim menilai kedepan potensi Kerjasama BUM Desa dengan PT KAI sangatlah besar. Apalagi saat ini BUM Desa sudah memiliki badan hukum jelas sehingga mempunyai potensi besar untuk berkembang dan bekerja sama dengan semua entitas usaha termasuk dengan PT KAI sebagai salah BUMN.
Baca Juga: DANA DESA KLATEN : Kades Klaten Tertekan Diawasi Banyak Instansi
“Jaringan PT KAI ini sebagian besar berada di desa-desa di Indonesia. Banyak stasiun dan jaringan rel yang melintasi banyak desa. Jika potensi ini dikembangkan maka akan banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara BUM Desa dengan PT KAI,” katanya.
Sambut Baik
Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, menyambut baik kehadiran dan rencana kerja sama antara Kemendes PDTT dengan PT KAI. Sebagai langkah awalnya ia menginginkan ada teken MoU dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar lebih kuat secara hukum.
“Nanti dalam PKB itu apa saja yang bisa dikerja samakan, biar ditindak lanjuti,” ungkap Didiek.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
