RESHUFFLE KABINET JOKOWI : Pramono Sebut Penyebar rumor Ingin Jadi Menteri, Luhut?

Reshuffle kabinet Jokowi berembus makin kencang.

Solopos.com, JAKARTA — Istana menganggap rumor terkait perombakan kabinet yang beredar di masyarakat sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dipikirkan dan ditindaklanjuti.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah tidak pernah menindaklanjuti penyebar rumor dan fitnah terkait perombakan kabinet. Hal itu dianggap tidak penting, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah merupakan pihak yang memutuskan sebuah kebijakan.

“Istana tidak tergantung kepada rumor, karena Istana yang memutuskan. Kalau siapa yang menyebarkan rumor, itu tidak penting,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (9/1/2016).

Pramono menuturkan biasanya penyebar rumor perombakan kabinet adalah pihak-pihak yang berharap menjadi menteri, tetapi tidak tercapai. Hal itu kemudian membuat pihak tersebut menyebarkan rumor untuk menciptakan desakan kepada pemerintah.

Seperti diketahui, sebelumnya beredar isu perombakan kabinet, termasuk reposisi Luhut Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Menteri Utama.

Sebelumnya, Ari Dwipayana, Tim Komunikasi Presiden, mengatakan saat ini istilah Menteri Utama tidak dikenal dalam Undang-Undang (UU) No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Hal tersebut menjadi alasan utama kenapa hingga kini Presiden belum berminat untuk mengangkat Menteri Utama.

“Tidak ada [Menteri Utama]. Itu dapat dilihat sendiri dalam UU Kementerian Negara yang tidak ada istilah Menteri Utama, dan Presiden harus menjalankan UU,” katanya di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/1).

Seperti diketahui, beredar kabar akan dijadikannya Luhut Panjaitan sebagai Menteri Utama dalam Kabinet Kerja. Isu tersebut berembus bersamaan dengan isu reshuffle beberapa menteri yang kinerjanya dianggap kurang memuaskan.

Ari menuturkan selama ini Presiden memang melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif program kerja yang direncanakan berjalan.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan Presiden tidak semata-mata dilakukan untuk mengganti menterinya, tetapi salah satu upaya untuk membuat kinerja pemerintahan lebih baik dan efektif.