SOLOPOS.COM - Kapolri baru bikin Jokowi butuh masukan, Jumat (16/1/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)

Reshuffle kabinet Jokowi sempat diwarnai dugaan tarik menarik kepentingan politik.

Solopos.com, JAKARTA — Reshuffle Kabinet Jokowi-JK (Kabinet Kerja) masa bakti 2014-2019 akhirnya dilakukan Presiden. Ada enam posisi menteri dan pejabat setingkat menteri yang diganti, terdiri dari empat nama baru dan 2 (dua) nama yang ditugaskan dalam posisi baru.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Reshuffle Kabinet Jokowi-JK sebelumnya identik dengan tarik-menarik kepentingan politik. Namun, anggapan ini dimentahkan dengan masuknya beberapa tokoh profesional seperti Rizal Ramli. Pengamat politik Yunarto Widjaya menyebut hal ini tidak menunjukkan adanya bongkar pasang koalisi.

“Yang perlu dicatat, kita tidak sedang bongkar pasang koalisi, tapi reshuffle kabinet. Jadi ini fokus ke performa dan konsep, bukan konstelasi politik,” kata Yunarto Widjaya di Studio Metro TV, Rabu (12/8/2015).

Memang ada politikus yang masuk ke kabinet seperti politikus senior PDIP, Pramono Anung. Namun Yunarto punya pandangan lain. “Kalau Pramono Anung saya yang diganti, tapi ini ada enam orang, ada Rizal Ramli yang punya track record yang baik, ada Sofyan Djalil di Bappenas karena punya pengalaman lebih baik di sana.”

Sementara itu, siaran pers dari Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, Rabu (12/8/2015), menyebutkan reshuffle kabinet Jokowi-JK ini dilakukan dengan pertimbangan urgensi sebagai berikut:

1. Sebagai respons atas dinamika perekonomian global yang berdampak pada keadaan ekonomi di dalam negeri. Pelambatan perekonomian global membutuhkan kecepatan dan kapasitas adaptasi dalam menangani permasalahan yang terjadi demi memperkuat perekonomian nasional serta mempercepat program-program prioritas pembangunan. Untuk itu dibutuhkan tim ekonomi yang kuat, andal, dan kredibel.

2. Perombakan kabinet juga sebagai bagian dari langkah perbaikan manajerial pemerintahan, memperkuat sinergi. dan koordinasi lintas kementerian. Ini merupakan upaya terus menerus untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih profesional dan berwibawa.

3. Perombakan kabinet merupakan kebutuhan untuk konsolidasi pemerintahan agar efektifitas pemerintahan ke depan semakin meningkat.

Presiden mempertimbangkan semua masukan dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung kepada Presiden maupun yang diartikulasikan melalui berbagai saluran informasi dan komunikasi publik. Evaluasi kabinet secara berkala akan terus dilakukan untuk menjawab tantangan dan dinamika pemerintahan yang muncul. Presiden sangat mempertimbangkan aspek kemampuan, pengalaman, dan profesionalitas.

Presiden berharap perombakan kabinet ini akan membuat pemerintahan bisa berjalan semakin efektif untuk mempercepat realisasi program-program prioritas pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya