RESHUFFLE KABINET JOKOWI : Parpol Belum Diajak Bicara Reshuffle

RESHUFFLE KABINET JOKOWI : Parpol Belum Diajak Bicara Reshuffle

SOLOPOS.COM - Kabinet Kerja Jokowi-JK (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)

Reshuffle Kabinet Jokowi belum dibicarakan dengan parpol pengusungnya saat Pilpres 2014.

Solopos.com, JAKARTA — Petinggi partai politik (parpol) pengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat Pilpres 2014 mengaku belum diajak berbicara oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan reshuffle atau perombakan struktur Kabinet Kerja.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan perombakan struktur (reshuffle) Kabinet Kerja Jokowi-JK itu merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden. “Namun parpol pengusung belum ada yang diajak bicara perihal itu [reshuffle],” katanya saat dihubungi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Rabu (20/5/2015).

Rio meyakinkan, hingga saat ini, belum ada satupun partai pengusung yang diajak bicara Jokowi tentang reshuffle. “Kami di Koalisi Indonesia Hebat [KIH] belum ada yang diajak bicara masalah itu,” katanya.

Dengan demikian, paparnya, Partai Nasdem yang kini mendapatkan jatah tiga menteri dan satu jaksa agung belum ingin memberikan respons atas isu tersebut. “Lebih jauhnya nanti saja setelah ada pembicaraan dengan Jokowi.”

Menurutnya, tidak ada jumlah ideal bagi partai pengusung untuk mendapatkan kursi menteri. “Itu hak prerogatif Jokowi. Jadi berapa kami dapat menteri, kami akan siapkan kader-kader terbaik,” katanya.

Wewenang Jokowi
Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, juga memberikan pendapat yang sama. “Reshuffle itu murni wewenang Jokowi. Dan kami di internal juga belum mendengar ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet dalam waktu dekat.”

Effendi Simbolon, mantan Ketua DPP PDIP yang membidangi sumber daya yang saat ini duduk di Komisi I DPR, mengaku belum mendapatkan informasi tentang penggantian beberapa menteri dalam Kabinet Kerja. “Kami belum tahu,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto juga belum angkat bicara perihal rencana Presiden. Hanya saja, Hasto pernah mengungkap PDIP akan memberikan saran jika Jokowi meminta saran kepada partai pengusung utamanya dalam Pilpres 2014.

Sementara itu, Rusli Effenndi, Ketua DPP PPP yang membidangi politik dari kubu Romahurmuziy beranggapan masa kerja enam bulan kurang cukup valid bagi Presiden untuk memberikan penilaian terhadap menteri-menterinya. “Meski demikian, itu wewenang Jokowi sebagai kepala negara,” katanya.

Seperti diketahui, dalam Kabinet Kerja ada 14 menteri dari 34 pejabat Kabinet Kerja yang berasal dari parpol a.l. lima menteri dari PDIP, tiga menteri dari Nasdem, tiga dari PKB, dua dari Hanura, dan satu dari PPP.

 

BACA BERITA LAIN RESHUFFLE KABINET JOKOWI:
- Inilah 5 Menteri dengan Pemberitaan Buruk di Media
- Apkasi Minta Jokowi Tunda Perombakan Menteri
- Pengamat: Presiden Lebih Cenderung Ganti Menteri dari Parpol, Ini Daftarnya
- Perombakan Kabinet Mengarah ke Menteri-Menteri Ekonomi

Berita Terkait

Berita Terkini

Memoles Perhiasan Lama Terlihat Gilap Seperti Baru, Catat Tipsnya!

Memoles Perhiasan Lama Tampak Gilap Seperti Baru

Keracunan Massal Karangpandan: 29 Orang Masih Dirawat Di RS Dan Puskesmas

Sebanyak 29 orang dari total 55 korban keracunan massal Puntukringin, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, masih dirawat di RS dan puskesmas

Wisatawan Luar Daerah Boleh Piknik ke Objek Wisata Klaten Saat Lebaran 2021

Pemkab Klaten tidak membatasi daerah asal pengunjung yang ingin datang ke objek wisata di wilayah Kabupaten Bersinar saat Lebaran 2021.

Pemudik Ini Tiba-Tiba Kesurupan saat Dihentikan Petugas di Pos Penyekatan

Dalam video itu terlihat seseorang yang memakai ikat batik berteriak sambil melakukan gerakan tak biasa.

Mengenal Prepekan, Tradisi Berbelanja Jelang Lebaran di Pasar Tradisional

Dalam tradisi menjelang Lebaran di wilayah Sragen ada istilah yang dikenal dengan sebutan prepekan. Tradisi prepekan itu adalah tradisi orang Jawa berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran.

Plosorejo Karanganyar Sempat Masuk Zona Merah Covid-19, Ternyata Klaster Ini Penyebabnya

Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Karanganyar, sempat masuk zona merah risiko Covid-19 karena ada satu klaster dengan 18 kasus positif.

Ini Kriteria Botol Air Minum Kemasan yang Aman dan Sehat

Sebagai pembeli kita harus jeli memperhatikan kualitas botol air minum kemasan.

Zona Merah dan Oranye Dilarang Gelar Salat Id Berjemaah, Ini 12 Daerah Zona Merah di Indonesia

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan setiap kegiatan ibadah seperti salat tarawih, salat id, zakat, khutbah, dan iktikaf dilarang digelar di zona merah dan zona oranye.

Seorang TKW asal Bantul Meninggal di Taiwan, Disnakertrans Upayakan Pemulangan Jenazah

Disnakertrans Bantul berupaya memulangkan jenazah TKW yang meninggal di Taiwan.

2 Anak Terpapar Covid-19, Kasus Klaster Tarawih di Sambirejo Sragen Bertambah Menjadi 23 Orang

Dua orang anak di lingkungan klaster tarawih Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Sragen, diketahui terkonfirmasi positif Covid-19.

Walah, 3 Perusahaan Di Klaten Ketahuan Bayar THR Berdasar Gaji Tahun Lalu

Tiga perusahaan di Klaten disurati Disperinaker lantaran membayar tunjangan hari raya atau THR karyawannya berdasarkan UMK tahun lalu.

Vaksinasi Covid-19 di Kudus Baru Mencapai 41,1%

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kudus, hingga kini baru mencapai 52.273 sasaran atau 41,10 persen.