RESHUFFLE KABINET JOKOWI : DPR Bantah Rekomendasikan Pencopotan Rini Soemarno

Reshuffle kabinet Jokowi kian kencang. Namun beredar isu pimpinan DPR merekomendasikan pencopotan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Solopos.com, JAKARTA — Pimpinan DPR membantah tudingan bahwa mereka memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno dari struktur Kabinet Kerja.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan tidak benar ada rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Rini Soemarno dari kursi menteri. “Perombakan kabinet kami serahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (6/11/2015).

Menurutnya, masukan yang diberikan kepada Presiden Jokowi merupakan masukan-masukan yang konstruktif untuk kepentingan rakyat. “DPR berjanji akan selalu bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.”

Dalam pertemuan dengan Presiden pada Kamis (5/11/2015) di Istana Negara itu, paparnya, pimpinan DPR hanya membicarakan hal umum seperti masukan penyertaan modal negara (PMN) ke APBNP 2016. “Kami menyarankan agar pemerintah berkoordinasi dengan komisi terkait.”

Selain itu, paparnya, pimpinan DPR juga membahas tentang program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Tujannya antara DPR dan pemerintah bisa bersama-sama memikirkan untuk rakyat, misalnya masalah infrastruktur.
“DPR juga berharap agar pemerintah melakukan gerakan yang mampu mengundang investor-investor asing masuk ke Tanah Air,” kata Setya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie.
Pernyataan Setya tersebut sedikit berbeda dengan pernyataan dua pimpinan lainnya, Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Dua wakil ketua DPR itu justru meminta Presiden Jokowi untuk segera merombak struktur menteri dalam Kabinet Kerja yang dianggap belum mampu menunjukkan komitmen yang kuat.
“Ada beberapa menteri yang masih berseberangan dengan program Presiden Jokowi. hal itu mengakibatkan Presiden agak kesulitan dalam mengimplementasikan programnya,” kata Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Permintaan penyegeraan perombakan struktur menteri itu, tuturnya, agar presiden jokowi segera memiliki tim yang kompak dan kuat. “Permintaan itu juga untuk rakyat,” kata Fahri Hamzah yang berafiliasi dengan PKS.
Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta petinggi PAN lainnya seperti Soetrisno Bachir melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. PAN sendiri disebut-sebut sudah mengajukan beberapa kader untuk dipertimbangkan masuk dalam Kabinet Kerja.
Seorang petinggi PAN yang tak bersedia dikutip namanya mengatakan Zulkilfi dan Presiden Jokowi bakal mematangkan beberapa nama kader PAN yang masuk dalam kabinet. Seperti diketahui, meski tidak menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih, PAN beberapa waktu lalu secara terbuka dan resmi mengalihkan dukungan kepada pemerintahan Jokowi.