SOLOPOS.COM - Anggota DPRD mengucapkan sumpah saat Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Solo Periode 2014-2019 di Gedung Graha Paripurna, Karangasem, Laweyan, Solo, Kamis (14/8/2014). Pelantikan tersebut diikuti 23 legislator baru dan 22 wakil rakyat periode sebelumnya yang terpilih kembali. (JIBI/Solopos/Ardiansyah Indra Kumala)

Reses Anggota DPRD Solo, membuat panwaslu meminta mewaspadi penyalahgunaan anggaran.

Solopos,com, SOLO–Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solo mewaspadai potensi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan reses anggota DPRD Solo, Jumat-Minggu (16-18/10/2015).  Panwaslu mewanti-wanti wakil rakyat agar tidak menggunakan forum reses untuk berkampanye atau menguntungkan pasangan calon tertentu dalam pilkada.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Hal itu disampaikan Ketua Panwaslu Solo, Sri Sumanta, saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (16/10/2015). Sumanta menegaskan dana pembiayaan reses yang berasal dari APBD tidak semestinya ditarik untuk mewadahi politik praktis jelang pilkada.

Sumanta tak menampik ada potensi penyalahgunaan anggaran karena masa reses berbarengan dengan agenda kampanye. “Kami mendorong legislator benar-benar memaknai reses sebagai forum untuk menjaring aspirasi masyarakat. Jangan sampai penggalangan massa justru untuk kepentingan kampanye,” kata dia.

Pihaknya akan menugaskan pengawas pemilu lapangan (PPL) dan panitia pengawas kecamatan (panwascam) untuk memantau reses anggota DPRD di wilayah. Menurut Sumanta, petugas akan langsung menegur wakil rakyat maupun panitia acara jika kedapatan menggelar reses yang disusupi unsur kampanye.

“Legislator dilarang menyosialisasikan salah satu pasangan calon, apalagi sampai memanggil pasangan dalam reses. Pembagian uang dengan dalih uang transport juga kami waspadai karena rentan money politics,” jelas dia.

Sumanta mendorong peran aktif masyarakat dengan ikut mengawasi kegiatan reses yang bersumber APBD.

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Heny Nogogini, menjamin tak akan menggunakan forum reses untuk menjaring massa bagi kontestan pilkada. Dia mengklaim bisa memilih antara kepentingan konstituen dan kepentingan pemenangan pasangan dalam pilkada.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Taufiqurahman, mengatakan anggaran yang diterima legislator untuk kegiatan reses yakni Rp15 juta per orang. Dia menilai anggaran itu cukup besar meski praktik di lapangan tak jarang dana itu masih kurang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya