Resep Ekonomi Era Jokowi Dinilai Mirip Orde Baru, Tapi Beda Situasi

Resep ekonomi era pemerintahan Presiden Jokowi dinilai mirip era Orde Baru. Namun, situasi pasar dunia saat ini sedang sulit.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai menerapkan resep yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru pada dekade 1980-an. Kemiripan itu muncul dalam bentuk paket deregulasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri demi memperbesar porsi pertumbuhan ekonomi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Didiek J. Rachbini mengatakan sebenarnya tidak salah jika pemerintah mengambil langkah menerbitkan berbagai paket kebijakan ekonomi. Langkah ini, menurutnya, mirip paket kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto di era 1980-an.

“Pak Darmin [Nasution] itu salah satu aktor yang ikut terlibat di Kementerian Perindustrian dan paket tahun 80-an itu berhasil,” ujarnya, Kamis (29/12/2016).

Saat ini, menurutnya paket-paket kebijakan yang dilakukan pemerintah dianggap kurang sukses mengikuti jejak rezim masa lalu karena saat ini momentumnya telah berubah. Dulu, lanjutnya, berbagai insentif yang diberikan, termasuk penyederhaan syarat pendirian bank, berhasil memacu industri dan berimbas pada meningkatkan ekspor.

“Tapi saat ini berbeda karena pasar di luar negeri lebih sulit sehingga ekspor kita jatuh sehingga pertumuhan sempat berada di bawah 5%,” tambahnya.

Karena itu, menurutnya pemerintah sebaiknya mengalihkan orientasi paket kebijakan ke arah pengelolaan pasar dalam negeri. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menambah jumlah hambatan nontarif untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Saat ini hambatan nontarif yang dimiliki Indonesia hanya berjumlah 290 item. Catatan ini jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat yang telah mencapai ribuan.

Untuk memperkuat hal itu, pemerintah menurutnya harus memperkuat diplomasi ekonomi. Saat ini, menurutnya, diplomat Indonesia masih kurang berinisiatif melakukan diplomasi dagang.

Langkah berukutnya, menurutnyaa, dibutuhkan kepemimpinan ekonomi yang kuat sehingga mesin birokrasi bisa mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan kepemimpinan ekonomi yang kuat itu tidak terlihat saat ini sehingga birokrasi tidak mengimplementasikan paket kebijakan.