Repatriasi Terhambat, Pemerintah Diminta Kendalikan "Panasnya" Pilkada Jakarta

Pemerintah diminta mampu mengendalikan panasnya situasi politik seputar Pilkada Jakarta.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi XI DPR meminta agar Pemerintah segera mengendalikan carut marut situasi politik mengingat beberapa pelaku usaha ragu untuk melakukan repatriasi aset. Permintaan tersebut menyusul pernyataan Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani yang berharap panasnya dinamika politik menjelang Pilkada segera diatasi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sebab, hal itu menimbulkan keraguan dan kekhawatiran pelaku usaha jika dinamika tersebut tak segera diatasi akan berdampak pada ekonomi termasuk repatriasi aset yang ada di luar negeri. “Dinamika politik kalau tidak bisa dikendalikan dengan baik akan berimbas ke ekonomi,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar yang juga anggota Komisi XI DPR, Muhammad Sarmuji, mengakui apa yang dikatakan oleh Apindo adalah benar. “Pernyataan Apindo tersebut ada benarnya karena ekonomi bertalian langsung dengan stabilitas politik, bahkan stabilitas politik merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi,”ujar Sarmuji kepada Bisnis/JIBI, Minggu (5/2/2017).

Hanya saja, ujarnya, cara mengelola politik di alam demokrasi tentu tidak bisa dilakukan secara otoriter. Oleh karena itu dia meminta agar pemerintah juga harus cermat mengelola dinamika politik.

“Jangan sampai mematikan demokrasi dan hak asasi manusia tapi di sisi lain jangan sampai dinamika politik menggoyahkan pandai dasar stabilitas,” imbuhnya.

Menurutnya, dinamika politik karena Pilkada ini segera berakhir pasca 15 Februari 2017 meskipun ada kemungkinan Pilkada Jakarta akan berlangsung dua kali putaran. “Tetapi intensitasnya tidak akan setinggi sekarang, jadi pengusaha tidak perlu ragu karena dinamika politik ini bersifat temporer dengan catatan pemerintah bijak dalam mengelola keadaan,” tukasnya.