Rencana pembangunan Rumdin Bupati disorot

Sragen (Solopos.com) – Rencana pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati yang menelan anggaran Rp 2,5 miliar berdasarkan asumsi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menjadi sorotan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan legislator.

RENOVASI -- Situasi ruang tidur utama rumah dinas Bupati Sragen yang kosong. Rencana renovasi rumah dinas ini kini menjadi kontroversi karena dianggap mengabaikan kepentongan umum yang lebih mendesak. (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Jalan sepanjang 992 km di Sragen rusak semua. Pembangunan jalan itulah yang ditunggu-tunggu masyarakat, bukan pembangunan Rumdin. Kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan membutuhkan banyak dana, yakni senilai Rp 30 miliar berdasarkan indeks harga Rp 30 juta/km,” tegas Suparno.

Dia menguraikan kerusakan infrastruktur jalan itu meliputi jalan perkotaan, jalan perbatasan, jalan antardesa, jalan antarkecamatan dan jalan nasional. Menurut dia, Pemkab Sragen mestinya lebih memrioritaskan pada perbaikan jalan, baru sarana perkantoran.

Terpisah, Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas), Andang Basuki, menambahkan pembangunan Rumdin Bupati mestinya tidak sampai Rp 2,5 miliar kalau hanya sekedar rehabilitasi. Bagi dia, rehab Rumdin Bupati itu hanya butuh Rp 1 miliar sudah cukup.

“Yang lebih fokus mestinya bagaimana perbaikan infrastruktur jalan. Selama ini belum ada gebrakan dari Pak Agus (Agus Fatchur Rahman, Bupati Sragen-red). Mbok gebrakan kebijakan itu segera saja diwujudkan sesuai dengan visi misinya dulu. Masyarakat sedang menunggu gebrakan perbaikan infrastruktur jalan,” tegasnya.

Dengan kondisi APBD yang sulit, lanjut dia, akan menjadi tantangan bagi Bupati untuk mencari solusi terbaik. Selain persoalan jalan rusak, Andang juga menyoroti tentang belum adanya kebijakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Menurut dia, Formas mengadvokasi banyak warga miskin di Gondang, Tangen dan Jenar. Selama advokasi, tambahnya, selalu harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Di samping itu, visi misi Bupati tentang partisipasi dalam penentuan anggaran itu, formatnya seperti apa? Pola Musrenbang itu hanya formalitas. Saya kira perlu ada pertemuan lintas sektoral untuk membahas pembangunan yang komprehensif, tidak sekedar seremonial seperti Musrenbang itu,” imbuhnya.

Sementara Bupati Agus Fatchur Rahman menyatakan tidak perlu menyoroti soal pembangunan Rumdin. Bagi Bupati, persoalan yang berhubungan dengan masyarakat lebih banyak dan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

trh