Tiyas Nur Haryani/Istimewa

Solopos.com, SOLO -- Kisah mengenai Lembu Peteng yang menjadi istilah dalam folklor atau folklore di Indonesia, khususnya Jawa, untuk menyebut pemimpin yang tak ada kejelasan orang tua dari garis ayah.

Lembu Peteng dalam esai ini tidak merujuk pada anak raja yang secara de facto berhak menduduki takhta tapi de jure bukan putra mahkota. Pertama kali saya mendengar lore ini dari seorang spin doctor (tim sukses politik) pada 2009. Saat ini beberapa presiden di Indonesia diidentifikasikan dengan lore Lembu Peteng.

Masyarakat awam kekinian tak ada masalah dengan lore tersebut. Lore ini juga ditemukan di sebagian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Jabarkanlah mitos, legenda, dan lore seperti menjabarkan sebuah gulungan peta tua maka akan ditemukan kesamaan di antara lore yang satu dengan lainnya (Derrida, 1995).

Mundur ke berabada-abad yang silam, dalam lore pewayangan, semua Pandawa berayahkan dewa. Dari garis keturunan Pandawa pulalah dinasti Bharata berlanjut. Lore Lembu Peteng ini kembali muncul pada kisah Ken Arok yang berayahkan dewa.

Satu setengah abad kemudian, Hayam Wuruk dalam Negarakertagama Desawarnana menahbiskan bahwa dirinya adalah keturunan Ken Arok. Dinasti Rajasa pun berlanjut hingga raja terakhir Majapahit (Slamet Muljana, 1984).

Sejarawan dan arkeolog berusaha keras merunut silsilah para raja tersebut. Mereka berusaha mencari tahu siapa orang tua Kudungga di Kalimantan. Siapa ayah Sisingamangaraja I. Siapa ayah Ken Arok serta banyak lagi. Mereka berusaha memberi penjelasan yang logis kepada masyarakat awam tentang kegeniusan para pemimpin itu.

Pemimpin yang digdaya hadir bukan dikarenakan sesuatu yang adikodrati. Hingga saat itu tiba, masyarakat akan memahami fenomena tersebut dengan prespektif mereka sendiri, yaitu Lembu Peteng. Lore tersebut beredar di masyarakat awam sebagai jawaban atas fenomena yang tak mereka pahami.

Juru Selamat

Fenomena hadirnya pemimpin yang jenius, pemimpin dengan kemampuan adidaya yang sanggup menjadi “juru selamat”, memecahkan masalah dengan kebijakan di luar nalar awam saat itu. Saat ini, beberapa kasus lore Lembu Peteng beredar karena sang pemimpin berasal dari kalangan biasa.

Mereka bukan keturunan raja dan bangsawan, namun untuk mendapatkan legitimasi penuh dari rakyat, lore tersebut disebar oleh istana dan/atau koalisi atau justru di sisi tandingan oposisi. Sejak zaman dulu, kata oposisi lebih sulit diterima oleh negara dan raja (baca: penguasa) karena terkesan membangkang.

Peteng (bahasa Jawa) dalam bahasa Indonesia berarti gelap namun tidak total. Peteng ndhedhet berarti gelap gulita tanpa cahaya. Peteng di sini lebih kepada suasana dengan pencahayaan yang remang-remang. Dalam politik, remang-remang lebih bisa diterima oleh konstituen. Mereka tidak bisa menerima politik transaksional model dagang sapi ketika hanya para elite yang ”bermain” dan mendapat informasi yang berlimpah.

Bagi konstituen, keterlibatan dalam proses perebutan kekuasaan, dalam skala yang terkecil pun, sangatlah berarti. Berkaca pada proses pemilihyan umum 2019, konstituen ikut terlibat walau dalam skala kecil. Di social media (Twitter dan Facebook) dan dark social (Line, Whatsapp, dan Telegram) konstituen merasakan dampak penyebaran informasi berkaitan dengan pemilihan umum.

Konstituen yang tidak menaruh perhatian pada pemilihan umum juga mengetahui soal pesta demokrasi tersebut karena berlimpahnya informasi. Tentu saja tak semua informasi menganut alur logika akademis. Agitasi, propaganda, black campaign, dark campaign, hingga hoaks mengalir di social media dan dark social.

Banyak konstituen yang menelan mentah-mentah semua informasi tersebut. Merujuk pada data Centre for International Governance Innovation (CIGI) IPSOS pada 2019, dari 171 juta pengguna Internet di Indonesia, hanya 12% yang tak pernah terpengaruh hoaks. Sisanya masih bisa dan mudah terpengaruh hoaks.

Hal ini ditengarai karena tingkat literasi yang rendah di Indonesia. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pernah mengungkapkan minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya satu orang yang rajin membaca.

Tingkat literasi masyarakat Indonesia juga terbaca dalam PISA 2018 yang menunjukkan berada di peringkat ke-74 dari 79 negara dalam aspek literasi. Dunia maya saat ini menjadi pilihan satu-satunya konstituen agar merasa jadi bagian dari para kandidat. Lewat Internet konstituen berinteraksi dengan calon pemimpin dan/atau pemimpin-pemimpin mereka.

Ketidakpastian

Suara mereka didengar lewat Internet. Didengar, tapi belum tentu menjadi rujukan pasti dalam pembuatan dan perubahan kebijakan. Posisi ini berarti tidak terang tapi juga tidak gelap. Remang-remang. Ajang debat adalah tempat terang benderang, tempat konstituen dapat melihat isi kepala calon pemimpin mereka.

Dalam forum debat, gagasan dan ide yang dipraksiskan calon pemimpin dapat dikuliti dengan saksama oleh konstituen. Konstituen dapat menelaah gestur, gaya bicara, mimik wajah, kestabilan emosi, dan komunikasi politik calon pemimpin lewat forum debat.

Debat bukanlah pertarungan sebetulnya dalam politik elektoral. Debat kurang mampu mengubah pandangan para pemilih yang sudah yakin dengan pilihan. Survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia pada 2019 menyatakan hanya 2,9% konstituen yang mengubah pilihan setelah menonton debat pemilihan presiden.

Konstituen juga sadar bahwa forum debat adalah tempat edukasi politik paling terang (gamblang), namun konstituen tetap lebih menyukai politik remang-remang. Hal ini disadari betul oleh para kandidat politik sehingga mereka menggunakan keremangan dalam politik pada masa kampanye untuk membangun opini publik.

Opini publik yang terbentuk sebelum panggung debat adalah pertarungan yang sesungguhnya dalam politik elektoral. Ya, begitulah, bahwa satu-satunya kepastian dalam politik adalah ketidakpastian. Hal yang ditemukan tentu saja tak segamblang apa yang didengarkan dan disaksikan.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten