RELOKASI KANTOR PEMKAB BOYOLALI: Masyarakat Transparansi Boyolali Kirim Somasi ke DPRD

Bupati Boyolali, Seno Samodro (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto di lokasi pembangunan kompleks perkantoran baru Pemkab Boyolali beberapa waktu lalu. Masyarakat Transparansi Boyolali melayangkan surat somasi ke DPRD setempat untuk menolak pembahasan anggaran proyek itu karena banyak hal yang dianggap masih belum jelas. (JIBI/SOLOPOS/Istimewa)

BOYOLALI – Masyarakat Transparansi Boyolali (MTB) melayangkan surat somasi kepada DPRD setempat. Melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto tersebut, MTB mendesak agar DPRD menolak alokasi anggaran senilai Rp55 miliar dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2013 untuk relokasi tahap II Kantor Pemkab Boyolali. Surat tersebut dilayangkan Kamis (6/12).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Presidium MTB, Bramastia mengemukakan alasan dilayangkannya somasi tersebut antara lain karena pihaknya menilai perlunya kajian terhadap pelaksanaan relokasi Kantor Pemkab Boyolali sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden (Perpres) No 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

“Anggaran Rp55 miliar dari RAPBD 2013 untuk relokasi tahap II Kantor Pemkab Boyolali akan menyedot dan mengganggu anggaran yang ada di SKPD lain,” ungkap Bramastia kepada wartawan di Boyolali, Jumat (7/12).

Menurut Bramastia, proses pembangunan kantor Pemkab Boyolali yang baru saat ini belum ada evaluasi yang semestinya dilakukan secara komprehensif karena belum selesai 100 persen, termasuk belum tuntasnya persoalan pemalsuan tanda tangan yang masih dalam proses di ranah hukum.

“Kami menilai perlunya menantikan proses judicial review, atau peninjauan kembali, dari warga Kemiri ke Mahkamah Agung (MA), karena hingga saat ini belum keluar putusannya. Termasuk karena saat ini ada keberatan dari masyarakat Kemiri yang mengajukan penangguhan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali agar tidak memproses terlebih dulu tukar guling tanah,” imbuh dia.

Bramastia menambahkan dana APBD 2013 seyogyanya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jika dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boyolali tidak menolak alokasi anggaran Rp55 milyar dari RAPBD 2013 untuk relokasi tahap II Kantor Pemkab Boyolali, Bramastia menegaskan pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali mengenai RAPBD Boyolali 2013. Pihaknya juga mengancam akan melakukan Gugatan class action bersama masyarakat karena menilai alokasi dana relokasi tahap II Kantor Pemkab Boyolali mengganggu anggaran layanan dasar bagi rakyat Boyolali.

“Kami akan menggalang seluruh elemen dari rakyat Boyolali guna menolak alokasi anggaran Rp55 milyar dana RAPBD untuk relokasi tahap II Kantor Pemkab Boyolali dan melaporkan kepada Gubernur, Menteri hingga Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.

Dimintai tanggapan terkait hal itu, Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto, mengakui belum mencermati isi surat somasi yang dilayangkan MTB. Namun Paryanto menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun somasi dari masyarakat kepada DPRD. Terhadap desakan MTB untuk menolak alokasi anggaran Rp55 miliar untuk relokasi Kantor Pemkab Boyolali, Paryanto menegaskan saat ini pembahasan RAPBD 2013 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum final. Namun menurut Paryanto, pengalokasian anggaran tersebut tidak akan menjadi persoalan jika jelas dan sesuai peruntukannya.

“Kalau menurut mereka [MTB], DPRD harus menolak alokasi anggaran tersebut, harus jelas juga dasarnya. Sebab proses pembahasan RAPBD 2013 sejauh ini telah sesuai aturan yang berlaku dan kami juga sangat transparan kepada masyarakat,” tegasnya. (Septhia Ryanthie)