Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Fathur Rokhman. (Antara-Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Lebih dari 110 akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Progresif Indonesia memberikan petisi kepada Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman atas tindakannya memperkarakan wartawan ke polisi.

Unnes yang diwakili Kepala UPT Humas Unnes Hendi Pratama melaporkan wartawan serat.id Zakki Amali ke Polda Jateng, 21 Juli 2018 lalu, atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Zakki dianggap mencemarkan nama baik Fathur terkait empat laporan pemberitaan investigatif di serat.id pada 30 Juni 2018 sampai 13 Juli 2018 tentang dugaan plagiasi rektor yang juga guru besar Sosiolingustik. Rupanya laporan jurnalistik itu membuat rektor Unnes berang dan memperkarakan penulisnya ke polisi.

"Kami, sekumpulan akademisi yang percaya dengan nilai-nilai dunia akademi dan prinsip-prinsip demokrasi, mengecam keras tindakan Fathur Rokhman," tulis Aliansi Akademisi Progresif Indonesia dalam keterangan pers, Senin (10/12/2018).

Aliansi Akademisi Progresif Indonesia menganggap perilaku Rektor Unnes Fathur Rokhman itu mengancam sikap kritis masyarakata. "Kami menilai langkah hukum yang diambil bukan saja memperlihatkan mentalitas dunia akademi yang anti-kritik, tapi ia juga merupakan sebuah ancaman yang pesannya dialamatkan kepada siapapun yang kritis dan berupaya mengungkap kebenaran," tambahnya.

Salah seorang perwakilan Aliansi Akademisi Progresif Indonesia yang juga peneliti media Roy Thaniago menyatakan bahwa pelaporan Fathur didasarkan atas belum terverifikasinya media daring tersebut di Dewan Pers. Tetapi Roy yang juga pendiri Pusat Studi Media dan Komunikasi Remotivi ini menggarisbawahi bahwa laporan Zakki merupakan produk jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sikap Fathur yang lebih memilih langkah jerat pidana merupakan sikap anti-intelektual.

"Memang media ini [serat.id] belum terverifikasi Dewan Pers, wartawannya sendiri juga belum tersertifikasi. Atas dasar itulah Rektor Unnes kemudian memidanakan dia," jelas Roy kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Sabtu (8/12/2018).

Namun ditegaskannya, verifikasi Dewan Pers dan sertifikasi wartawan mestinya tak menghalangi siapapun melontarkan kritik. "Tapi saya ingin kemudian bingkai, anti-intelektual hari ini sebagai perbuatan yang tidak menyenangi dialog, tidak menyenangi kritik, dan kemudian mengambil jalan pintas dengan membungkam kritik itu sendiri," tambah pria berkacamata yang juga pengajar di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) ini.

Dihubungi terpisah, Zakki Amali sebagai terlapor mengungkapkan bahwa hingga kini proses hukumnya di kepolisian masih berjalan dan belum ada keterangan resmi bahwa kasusnya akan dilimpahkan sebagai sengketa pers. "Belum ada kabar apapun [dicabutnya laporan atau pelimpahan menjadi sengketa pers] dari pihak pelapor dan polisi," ungkapnya kepada JIBI, Senin (10/12/2018).

Diakuinya pernah ada upaya mediasi pihaknya dan pihak Unnes. "Terkait mediasi, sudah pernah ada tawaran bertemu dari pihak Unnes, tapi tidak terealisasi. Saya tidak tahu kenapa," ungkapnya.

Di sisi lain, Fathur hanya menyatakan kepada JIBI bahwa kasus pelaporan yang dibuatnya telah selesai, "Masalahnya sudah selesai," ujar Fathur, Senin.

Kini atas adanya pelaporan tersebut, Aliansi Akademisi Progresif Indonesia akan melayangkan petisi kepada Fathur melalui kotak surat dan surat elektronik. Dari 110 akademisi tersebut, turut hadir sederet nama-nama seperti Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola, sastrawan Seno Gumira Ajidarma, penulis buku Ignatius Haryanto, dan profesor dari Monash University Ariel Heryanto.

Mereka mendesak agar Fathur segera mencabut laporannya terhadap wartawan Zakki Amali, serta menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengacu pada mekanisme UU No. 40/1999 tentang Pers.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten