Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Fathur Rokhman. (Antara-Istimewa)

Semarangpos.com, SEMARANG — Tudingan plagiat yang dilakukan Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof. Fathur Rokhman, lambat laun kian mencuat. Bak bola liar, tuduhan itu semakin mengemuka hingga membuat beberapa guru besar di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai angkat bicara.

Fathur dituduh melakukan plagiat setelah karyanya berjudul Kode Bahasa dalam Interaksi Sosial Santri: Kajian Sosiolinguistik di Pesantren Banyumas yang diterbitkan Jurnal Litera Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada 2004 serupa dengan karya alumnus Unnes, Anif Rida, berjudul Pemakaian Kode Bahasa dalam Interaksi Sosial Santri dan Implikasinya bagi Rekayasa Bahasa Indonesia: Kajian Sosiolinguistik di Pesantren Banyumas yang dipublikasikan Konferensi Linguistik Tahunan (Kolita) Atma Jaya pada 2003.

Pihak Unnes sebenarnya sudah mengklarifikasi bahwa rektor tidak melakukan plagiat. Melalui salah seorang guru besar kampus tersebut, Prof. Mungin Edi Wibowo, menyatakan bahwa kedua karya tulis yang dianggap sama itu bermuara dari hasil penelitian rektor Unnes pada 2002 lalu.

Kendati demikian, dugaan atas plagiat yang dilakukan rektor Unnes rupanya tak kunjung surut. Terlebih setelah pihak Unnes melaporkan salah seorang jurnalis media online di Semarang berinisial ZA ke pihak kepolisian karena memberitakan kasus tersebut.

Semakin mencuatnya kasus dugaan plagiat yang dilakukan rektor Unnes ini rupanya menarik perhatian sejumlah guru besar. Guru besar Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) yang juga anggota tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristekdikti, Prof. Supriadi Rustad, bahkan menyarankan rektor Unnes segera memberikan penjelasan ke publik terkait kabar miring tersebut.

“Apa yang harus dilakukan rektor Unnes? Dia harus lari ke ruang publik dan menyampaikan data-data ke publik bahwa dirinya tidak melakukan plagiat. Enggak perlu lapor ke polisi. Seandainya terbukti [melakukan plagiat], tidak perlu minta perlindungan Pak Menteri [M. Natsir],” ujar Supriadi saat menjadi pembicara acara Rembuk Semarangan bertajuk UNNES: Transparansi, Plagiasi, dan Kriminalisasi di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Rabu (19/9/2018) malam.

Dalam acara itu sejumlah akademis dan tokoh dari berbagai organisasi non-goverment turut hadir, seperti Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof. Sigit Riyanto; akademisi dari Unika Soegijapranata, Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Slamet Haryanto; Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Edi Faisol, Pattiro Semarang, dan Ombudsman.

Salah Alamat
Sementara itu, rektor Unnes yang turut diundang dalam acara tersebut memilih tidak datang dan mendelegasikan Sekretaris LP2M Unnes, Dr. Suwito Eko Purnomo, sebagai pembicara. Namun, Supriadi tak bisa memberikan hak jawab terkait kasus tersebut dan menyatakan rektor salah mendisposisikannya.

"Sepertinya rektor salah alamat menempatkan saya ke sini," ujar Suwito.

Sementara itu, Supriadi menyebutkan plagiat bukan kasus yang baru dalam institusi pendidikan di Indonesia. Beberapa kasus plagiat pernah terjadi di kampus perguruan tinggi negeri maupun swasta.

“Namun kasus plagiat di perguruan tinggi tidak bisa dicegah, kalau rektornya melakukan,” imbuh Supriadi.

Sementara itu, Prof. Sigit Riyanto dari UGM Yogyakarta menilai plagiat bukanlah private interest, melainkan public interest. Oleh karenanya, saat kasus menarik minat dunia jurnalistik seharusnya tidak dihalang-halangi.

“Sekarang bahkan ada istilah citizen journalism, di mana yang menjadi aktornya masyarakat biasa. Jadi kalau ada wartawan yang menulis kasus ini, harusnya tidak boleh dihalangi apalagi dilaporkan ke polisi,” terang Sigit.

Sigit menambahkan sudah kewajiban perguruan tinggi mencegah adanya plagiat. Sikap itu diambil dalam rangka menjaga etika dan moral kampus agar menjadi rujukan bagi transformasi masyarakat yang lebih maju.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten