Solopos.com, WONOGIRI — Pemkab Wonogiri tahun ini merekut 3.545 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri atas 3.325 guru dan 220 PPPK nonguru.
Kebutuhan anggaran untuk gaji untuk para PPPK mencapai Rp229 miliar setahun. Penggajian itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Para calon PPPK guru merupakan guru tidak tetap (GTT) yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Ada yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Lowongan PPPK nonguru seluruhnya tenaga kesehatan (nakes), seperti bidan, perawat, dan dokter. Mereka akan menempuh ujian PPPK di sejumlah lokasi pada Senin-Jumat (13-17/9/2021).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menggelar doa bersama yang diikuti lebih kurang 3.000 calon peserta ujian PPPK secara tatap muka di Ruang Khayangan Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri dan virtual, Jumat (10/9/2021) malam.
Baca Juga: Vaksinasi Rabies Gratis di Wonogiri Dibuka, Ini Link Pendaftarannya
Informasi yang dihimpun Solopos.com dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri dan sumber lain, lowongan PPPK guru sebanyak 3.325 lowongan atau 108 lebih sedikit dari usulan 3.433 lowongan.
Jumlah pelamar untuk PPPK guru sebanyak 3.505 orang. Seluruhnya lolos verifikasi administrasi sehingga berhak mengikuti ujian seleksi. Mereka merupakan GTT SD dan SMP yang mengajar di berbagai sekolah.
Tiga Materi Ujian PPPK
Dengan jumlah pelamar itu berarti akan ada 180 orang yang tersingkir. Lokasi ujian meliputi SMAN 1 Wonogiri, SMAN 2 Wonogiri, SMAN 3 Wonogiri, SMKN 1 Wonogiri, dan SMKN 2 Wonogiri. Ada tiga materi yang diujikan, yakni kompetensi teknis, manajerial dan sosiokulutural, dan wawancara.
Sementara PPPK nonguru sebanyak 220 lowongan dengan jumlah peserta yang akan mengikuti ujian sebanyak 180 orang. PPPK nonguru di Kabupaten Wonogiri seluruhnya posisi nakes.
Baca Juga: Terkuak! Bisnis Obat Keras di Wonogiri Bermodus Jual Casing HP, Konsumennya Pelajar
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui Solopos.com seusai acara menyampaikan berdasar hasil konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) penggajian PPPK akan ditanggung pemerintah pusat.
Mengenai struktur penganggarannya bagaimana Bupati masih harus berkonsultasi lagi. Ia berharap pemerintah memenuhi seluruh kebutuhan anggaran gaji PPPK Kabupaten Wonogiri. Kebutuhan anggarannya besar, yakni mencapai Rp229 miliar/tahun.
Anggaran itu dihitung berdasar total lowongan PPPK guru dan nonguru Wonogiri sebanyak 3.545 orang. “Pada KUA PPAS [Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara] 2022 ada defisit Rp186 miliar.
Pada sisi lain DAU [dana alokasi khusus] sudah dialokasikan untuk belanja wajib, termasuk untuk gaji PPPK,” kata lelaki yang akrab disapa Jekek itu. Jekek berharap pemerintah pusat menutup defisit anggaran tersebut.
Baca Juga: Hiiii… Ada 2 Sosok Misterius di Balik Asale Dusun Tandon di Selogiri Wonogiri
Pendampingan
Menurutnya, kemampuan anggaran daerah terbatas. Sudah tidak ada pos anggaran lain yang dapat digunakan untuk menutup defisit. Atas kondisi itu Bupati meyakini pemerintah pusat bakal mengambil kebijakan fiskal tersendiri sebagai konsekuensi adanya perekrutan PPPK.
Terkait PPPK guru, Bupati meyakini seluruh GTT yang akan menjalani ujian akan lolos menjadi P3K. Peluang mereka besar. Jumlah lowongan PPPK guru dapat mengaver GTT yang mengajar di Wonogiri. Sebelumnya, Pemkab mengusulkan jumlah lowongan PPPK berdasar jumlah GTT dalam data pokok pendidikan (dapodik).
“Pengabdian selama bertahun-tahun adalah doa mereka. Keikhlasan mereka mencerdaskan anak bangsa meski hanya mendapat gaji kecil akan mampu menembus langit ketujuh. Insyaallah Allah akan mengabulkan doa mereka menjadi PPPK,” ulas Bupati.
Baca Juga: Mahasiswa UNS KKN Tim 324 Revitalisasi Pasar Alas Jati Wonokarto Wonogiri
Sementara itu, Ketua I Forum GTT/PTT Wonogiri, Danu Eko Saputro, mengatakan peran Pemkab Wonogiri dalam membantu GTT agar lolos menjadi PPPK sangat besar. Sejak awal Pemkab selalu berkoordinasi dengan Forum GTT/PTT dalam membahas usulan lowongan.
Pemkab pun mengakomodasi kepentingan GTT. Menjelang ujian P3K ini Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memberi pendampingan para calon peserta ujian dengan memberi materi untuk belajar. Pendampingan dilakukan secara virtual dan berkala.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
