SOLOPOS.COM - ABDI DALEM -- Para abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengikuti sebuah upacara beberapa waktu lalu. Upaya rekonsiliasi di tubuh pimpinan Keraton ditanggapi beragam oleh kalangan internal termasuk abdi dalem. (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

ABDI DALEM -- Para abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengikuti sebuah upacara beberapa waktu lalu. Upaya rekonsiliasi di tubuh pimpinan Keraton ditanggapi beragam oleh kalangan internal termasuk abdi dalem. (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

KLATEN – Paguyuban Abdi Dalem Kraton Surakarta (Pakasa) Klaten akan menggruduk ke Baikota Solo, Senin (21/5) ini. Kedatangan mereka ke sana untuk meminta agar Pemkot Solo tak perlu mencampuri urusan kraton.

Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!

Agenda tersebut antara lain dibahas dalam rapat anggota Pakasa Klaten di lingkungan Gedung Pertemuan Tri Murti, kompleks Candi Prambanan, Klaten, Minggu (20/5/2012) siang. Acara itu dihadiri Ketua Pakasa Klaten, KRA Probonegoro, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Agus Supriyanto, dosen UGM, Purwadi dan sejumlah anggota Pakasa Klaten.

Dalam kesempatan itu, Probonegoro mengatakan Pakasa Soloraya akan mendatangi Pemkot Solo dan mengerahkan 10.000 anggotanya. “Di Klaten ada 30.000 anggota Pakasa. Dalam waktu tiga jam saja, saya bisa mengumpulkan mereka. Tidak perlu tiga hari atau tiga pekan untuk mengumpulkannya,” ujarnya.

Pihaknya mengaku prihatin dengan adanya pihak luar yang ikut campur kepentingan keraton. Dulu, saat jaman perjuangan, VOC juga ikut campur dalam urusan keraton. Ia mengharapkan agar saat ini tidak timbul VOC baru yang sok tahu urusan dalam keraton. Apa pun masalah yang ada di keraton, kata dia, sudah ada prosedur penyelesaiannya.

Menurutnya, rekonsiliasi yang dilakukan kubu Tejowulan terhadap Hangabehi itu hanya sekadar pertemuan antara kakak dan adik. Tidak ada yang luar biasa dan itu di luar paugeran keraton. Ia menilai rekonsiliasi itu bukan untuk melahirkan keputusan soal keraton dan menganggapnya tidak sah. Ia juga menyayangkan mengapa rekonsiliasi harus dilakukan di Jakarta. Tidak di keraton.

“Pakasa bukan mengabdi pada orang, tapi pihak yang menjalankan paugeran yang ada. Yang kami dukung adalah yang menjalankan paugeran,” ujarnya. Jika memang pihak keraton mengijinkan, imbuh Probonegoro, maka dia hanya sendika dhawuh untuk menggelar pertemuan dengan Pemkot Solo. Jika memang tidak diperintahkan dan diijinkan untuk bertemu, maka pihaknya juga tidak akan memaksakan diri. Dengan adanya ontran-ontran di tubuh keraton, katanya, diharapkan justru menjadikan Keraton Surakarta menjadi kuncara dan lebih baik lagi. Saya hanya punya doa dan tenaga.

Sementara itu, Purwadi mengatakan tidak akan gentar untuk menghadirkan 10.000 orang anggota Pakasa di Balaikota Solo. Selain itu pihaknya juga tak takut untuk menghadapi Satpol PP. “Kami ke sana dengan damai. Satpol PP paling hanya 1.000 orang, masih kalah banyak dengan kami,” kata Purwadi. Dalam kesempatan itu, kata Purwadi, anggota Pakasa sebanyak 10.000 orang ingin mengadakan konfirmasi sekaligus ngudarasa untuk tidak ngogrok-ogrok keraton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya