Solopos.com, BOYOLALI — Ajakan Bupati Boyolali, Seno Samodro, kepada para camat, kades dan PNS, untuk “bancakan” uang negara melalui “efisiensi” APBD 2014 senilai Rp4,5 miliar, dikecam berbagai pihak. Seno dinilai tidak pantas melakukannya.
Pengamat Hukum dan Ketatanegaraan Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Wibowo Murti Samadi, mengatakan mengelola uang negara tidak bisa seenaknya sendiri dan tidak hanya didasarkan pada kekuasaan. “Dan yang kami soroti adalah posisi Sekretaris Daerah [Sekda] yang tidak secara proporsional memberikan masukan terhadap Bupati, mana yang benar dan mana yang tidak benar,” kata Wibowo, kepada Solopos.com, Rabu (11/12/2013).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Menurut dia, menyiapkan efisiensi untuk kemudian dilakukan pengalihan anggaran sangat tidak dibenarkan. Pihaknya menilai bupati tidak memiliki kepatuhan terhadap anggaran. “Dan jika kemudian rencana anggaran itu untuk kepentingan politik dan disampaikan dihadapan PNS, itu sangat tidak etis.”
Seperti diketahui, Bupati Seno Samodro dalam pidatonya dihadapan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) 4 Desember lalu yang rekamannya beredar luas, telah membuat skenario efisiensi APBD 2014. Selain itu, dia juga menawarkan penggunaan uang tersebut untuk membiayai kredit kendaraan dan rumah bagi para anggota Korpri.
Sekda Boyolali, Sri Ardiningsih, menolak memberikan komentar apapun kepada Solopos.com saat ditemui di Gedung Setda Pemkab Boyolali. “Semuanya sudah dijelaskan Pak Bupati kan?” kata Sekda. Begitu pula, soal isi pidato bupati yang mengarahkan pegawai negeri untuk memilih partai tertentu, Sekda yang juga Ketua Kopri Boyolali memilih bungkam. “Saya tidak komentar aja. Pokoknya saya tidak akan komentar apa-apa.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
