Solopos.com SUKOHARJO — Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soloraya, Maharani, Senin (15/8/2022), mengatakan penjualan rumah subsidi khususnya di Soloraya saat ini sudah tergolong bagus.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dalam waktu dekat mereka akan menggelar pameran di sekitar Solo. Promosi merupakan upaya meningkatkan penjualan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan mudah.
“Kami akan mengadakan pameran [properti] tingkat nasional dari pemerintah pusat sudah instruksi. Rencananya [REI] Soloraya akan melakukan pameran di bulan Oktober 2022,”jelasnya.
Dalam pameran itu rencananya pembeli hanya perlu membawa KTP untuk mendapatkan rumah. Karena akan ada program tanpa DP, administrasi dan pajak. Keuntungan lainnya yakni biaya perbankan seluruhnya sudah ditanggung.
Soal promosi, menurut Maharani memang tak ada masalah. Hanya, masih ada kendala soal perubahan izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG). Sehingga beberapa pengembang harus berhenti sejenak meski tidak berhenti total.
Baca juga: Rumah Subsidi akan Diguyur Rp34,2 Triliun, Emiten Properti Siap Terbang
Dia meminta pemerintah daerah Soloraya turut membantu para pengembang mendapatkan perizinan lahan sawah dilindungi (LSD) dan perizinan lainnya untuk membangun perumahan subsidi.
Misalnya bagi pengembang yang sudah memiliki izin lokasi yang lama bisa segera diterbitkan perizinan terbaru sesuai dengan yang sudah ada. Terkait pembiayaan menurutnya program restrukturisasi kredit dari pemerintah sangat membantu. Sehingga mampu menjaga perekonomian tetap berjalan.
“Kami tidak ada kesulitan kami sedikit ada masalah itu dari perizinan yang dikeluarkan pemerintah yang berubah-ubah. [Sementara] SDM dari pemerintah belum siap. Dari pusat mengeluarkan [kebuijakan] diterbitkan langsung. SDM pemerintah daerah belum siap, nah kami yang kelimpungan,” keluhnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS) Soloraya, Budiyono mengatakan hal yang sama. Pengembang merasa terhambat dalam pengurusan PBG dan LSD.
“Permasalahan pengembang itu ada dua. Sejak Agustus 2021 sampai saat ini yang pertama adalah PBG pengganti [izin mendirikan bangunan] IMB. Kami sampai saat ini baru 10% dari developer yang bisa mendapatkan PBG,” jelasnya.
Baca juga: Walah, Rumah Subsidi di Boyolali Pernah Anjlok hingga Rp80 Juta/Unit
Dia mengatakan aturan dan sistem baru itu menurutnya tidak berjalan lancar sebab sumber daya manusia yang menangani itu banyak yang belum siap.
“Kami sudah satu tahun. Bahkan kalau kami tidak memakai IMB/PBG dana saya ditahan, setiap satu rumah Rp13 juta karena layanan IMB/PBG di Soloraya yang belum bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Budiyono juga menyoroti terkait permaslahan PBG yang belum selesai sekarang ditambah dengan adanya LSD. Menurutnya sebagai pengembang, dia dan beberapa pengembang lain telah membebaskan lahan sesuai program rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Namun pada kenyataannya setelah pembebasan lahan itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan kebijakan LSD yang diberlakukan dengan SK Menteri ATR no 1589 tahun 2021. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai tidak memperhatikan banyak aspek.
Lima Program
Baca juga: Pemerintah bakal Naikkan Harga Rumah Subsidi, Ini Pertimbangannya
Maharani menyebutkan ada lima program pemerintah terkait pembelian rumah. Semua program itu ditujukan untuk mempermudah masyarakat memiliki hunian. Mengingat kebutuhan hunian terus bertambah seiring berjalannya waktu.
“Alhamdulilah perkembangan [penjualan rumah di] Soloraya dari Juni 2021 ke atas [hingga saat ini] sudah menggeliat. Karena apa, peminat properti memang banyak sekali,” jelas Maharani.
“Kredit perbulan saja seperti orang mengontrak. Ngapain susah-susah ngontrak? Kalau bisa dapat rumah tapi bayarnya seperti kontrakan,” tambah Maharani saat ditemui, Senin (15/8/2022).
Dia mengatakan saat ini pemerintah telah memberikan banyak pilihan program. Di antaranya kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi selisih bunga (SSB) yang diterbitkan oleh bank konvensional.
Selain itu adapula jenis KPR lain yaitu KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga: Ironi Kenaikan Harga Rumah Subsidi dan Buah Pemikiran Sang Proklamator
Selain KPR ada pula program lain di antaranya subsidi bantuan uang muka (SUBM). Subsidi tersebut ditujukan untuk memberi subsidi uang muka pembelian rumah.
Selain itu bagi aparatur sipil negara (ASN) menurutnya telah diberikan fasilitas Tapera atau tabungan perumahan rakyat.
Sementara itu program lain yang diadakan pemerintah adalah bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal.
“Saya juga sudah menandatangani MoU antara REI Soloraya dan BPJS. BPJS memberikan program Rp500 juta harga rumah sekaligus [down payment/uang muka] DP. Serta biaya administrasi lainnya dipinjami,” jelasnya.
Pinjaman tersebut dapat diakses bagi calon pembeli rumah yang sudah terdaftar di BPJS dengan syarat tertentu. Calon pembeli juga akan mendapatkan bantuan DP dan adiministrasi sebanyak RP150 juta. Sehingga total bantuan dana mencapai Rp650 juta.
Baca juga: Makin Susah Beli Rumah di Solo, Sejak 2017 Hanya 2 Perumahan Dibangun
“Itu program terbaru. Dulu programnya hanya Rp15 juta-Rp20 juta [maksimal pinjaman], ini naik. Tapi kredit juga, bukan gratis lo. Bunganya kan hanya 7%. Jadi tenang aja bisa sampai 30 tahun,” jelasnya.
Dia mengatakan saat ini kebanyakan pembeli rumah bertujuan membeli untuk hunian utama. Karena jika diperuntukkan investasi harus ada peningatan kelas. Dengan harga mencapai Rp2 miliar-Rp3 miliar. Banyak pembeli juga lebih memilih rumah komersil dibandingkan subsidi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
