Solopos.com, KLATEN–Program rehab rumah tak layak huni (RTLH) ditargetkan mulai digencarkan tahun ini. Pemkab Klaten masih mendata untuk memastikan jumlah RTLH yang belum mendapatkan alokasi anggaran perbaikan.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan saat ini data jumlah RTLH belum seragam antara Bappeda, Dissos P3AKB, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperwaskim).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Secara jelas itu nanti di Disperwaskim dan Bappeda yang akan mendata. Untuk sekarang memang datanya berbeda-beda antara Bappeda, Dissos P3AKB, dan Disperwsakim. Ada yang 20.000 unit, 18.000 unit, dan terakhir 15.000 unit. Sekarang ini kami minta untuk didata betul berapa jumlah RTLH di Klaten yang belum terpihaki,” kata Mulyani saat ditemui di Pendopo Pemkab Klaten pekan lalu.
Baca Juga: Rehab RTLH Klaten Andalkan Gelontoran Dana Bantuan Provinsi dan Pusat
Pemkab berencana kembali mengalokasikan anggaran rehab RTLH melalui APBD Perubahan 2022 setelah pendataan rampung. Penuntasan rehab RTLH bakal dilakukan secara bertahap.
“Tahun ini akan kami maksimalkan dalam pendataan dan pemetaan terkait RTLH yang belum tergarap. Nanti ada berapa, mulai APBD Perubahan akan kami anggarkan sesuai dengan sisa waktu yang ada dan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya,” jelas dia.
Alokasi nilai bantuan rehab untuk setiap RTLH bakal bertambah. Selama ini, nilai bantuan rehab RTLH dari APBD Klaten dipatok senilai Rp10 juta per unit. Rencananya, bantuan rehab RTLH dinaikkan menjadi Rp12 juta per unit. Salah satu pertimbangan yakni menyesuaikan harga bahan bangunan.
Baca Juga: 1.097 RTLH di Klaten Dapat Bantuan Rehab Rp10 Juta/Unit Tahun Ini
Mulyani mengatakan rehab RTLH bakal dikolaborasikan dengan lembaga lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Klaten. Dia mengatakan Baznas sudah memiliki komitmen untuk membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bersinar.
“Selama ini kerja sama dengan Baznas Klaten sangat sinergi dan saling menguatkan. Kalau ada kondisi kebencanaan di wilayah [RTLH rusak terdampak bencana] dan belum teralokasikan anggaran dari APBD, kami bisa langsung usulkan ke Baznas untuk bisa mendapatkan pemihakan,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Disperwaskim Klaten, Pramana Agus Wijanarkan, mengatakan berdasarkan data 2020 masih ada 15.267 RTLH yang belum dilakukan pemugaran.
Baca Juga: RTLH di Klaten Didata, Apa Saja Kriterianya?
Terkait alokasi anggaran rehab RTLH melalui APBD 2022, Pramana menjelaskan belum teralokasikan lantaran anggaran masih difokuskan untuk penanganan Covid-19. Anggaran rehab RTLH bakal diusulkan melalui APBD Perubahan 2022.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
