Regulasi retribusi parkir di Solo diusulkan untuk diubah

Solo (Espos)–Mantan Ketua Paguyuban Parkir Surakarta Semmy Samuel Rorry menyatakan, karut marutnya perpakiran di Kota Solo lebih diakibatkan adanya kesalahan pengelolaan parkir.

“Mungkin hal ini karena pembuat kebijakan perpakiran tidak pernah jadi juru parkir (Jukir),” ujar Semmy.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Diungkapkan Semmy, kenyataan di lapangan bahwa dengan ruang dan waktu yang konstan terkait parkir maka pendapatan juga akan konstan. Hal ini mengingat lokasi parkir yang terbatas dan jam berbelanja yang terbatas juga membuat pendapatan parkir turun.

“Belum lagi adanya sejumlah kegiatan seperti kampanye membuat kegiatan perpakiran terganggu,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala UPTD Perparkiran Kota Solo) Anindito Prayogo menjelaskan, bahwa mengenai tarif parkir itu sudah diatur dalam Perda No 6 Tahun 2004. Setiap tahunnya memang ada kenaikan target pendapatan dari sektor parkir.

“Sehingga dengan target naik maka akhirnya setoran pun naik. Memang kendaraan bertambah namun tidak bisa jadi acuan untuk menaikan pendapatan. Maka untuk mengatasi hal ini apakah perlu adanya revisi regulasi,” ujar Anindito.

Sementara menurut Umar Hasyim dari Komisi III DPRD Solo, ada perbedaan antara kenyataan dan regulasi dalam tarif parkir. Sebagai contoh untuk sepeda motor Rp 500, untuk mobil Rp 1.000 tapi kenyataannya, untuk motor bisa Rp 1.000-Rp2.000 dan untuk mobil bisa Rp 2.000-Rp5.000.

Jadi, lanjutnya, apakah regulasi yang ada ini masih sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apalagi jika melihat Perda yang ada sejak Tahun 2004 sementara ada ketentuan Perda harus diubah setiap tiga tahun.

“Untuk itu, DPRD Solo saat ini sedang membahas Raperda Retribusi salah satunya adalah retribusi parkir. Tentunya dalam membahas ini kita juga melibatkan berbagai pihak,” terangnya.

rif