Regulasi Pemerintah soal Covid-19 Dinilai Gagal Tangkal Dampak Pandemi, Ini Penjelasannya

Solopos.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi Covid-19 gagal mengatasi masalah ekonomi saat ini.

Hal itu ditegaskan Akmal dalam diskusi forum legislasi DPR di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (25/8/2020). Menurut politikus PKS itu, meski pemerintah kembali mengubah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari sebelumnya Rp677,2 triliun naik menjadi Rp695,2 triliun, namun anggaran yang sudah terserap baru sekitar Rp125 triliun.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Serapan anggaran kita rendah, baik kementerian maupun lembaga, bahkan untuk PEN yang menjadi ujung tombak untuk menjadi pemulihan ekonomi nasional hanya tersisa Rp125 triliun,” kata Akmal dalam diskusi yang juga bisa diakses secara virtual.

Dinas Pendidikan Jateng bakal Buka Sekolah di 3 Daerah Ini

Dialog bertajuk Evaluasi Perppu Corona dan Ancaman Resesi Ekonomi itu turut menampilkan pengamat ekonomi Rosdiana Sijabat dari Universitas Atmajaya secara virtual.

Akmal mengatakan anggaran kementerian/lembaga yang disiapkan sekitar Rp53 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional itu pun baru terealisasi sekitar 13 persen. Angka itu dinilai sangat kecil dan sangat mungkin terjadi karena pemerintah memang tidak punya anggaran.

Menurut Akmal, hal tersebut menunjukkan antara perencanaan dengan eksekusi dari pemerintah tidak berjalan baik sehingga tidak mendapatkan hasil maksimal. Padahal, Akmal mengatakan Perppu tersebut diharapkan dapat memberikan pondasi bagi pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Karanganyar Zona Merah, Guru Jangan Beri Tugas Banyak saat PJJ

Pilih Kesehatan

Pada bagian lain, dia mengatakan ketika terpaksa harus memilih antara pemulihan kesehatan atau pemulihan ekonomi dalam kondisi saat ini. Dia mengatakan pemerintah harus lebih memilih pemulihan kesehatan dari dampak pandemi.

“Jadi saya katakan bahwa Perppu Nomor I/2020 belum berhasil, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Tetapi kita harus memilih masalah kesehatan dulu agar lebih fokus,” katanya.

Boy William Tanyakan Kans Ganjar Pranowo Nyapres, Ini Jawabannya…