Tutup Iklan

Regrouping Sekolah Terganjal PPKM, Disdikbud Urung Cek 70 SD di Karanganyar

Sebanyak 70 SD di Kabupaten Karanganyar akan menjadi sasaran verifikasi oleh Disdikbud setempat sebelum diputuskan regrouping atau tidak.

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, KARANGANYAR — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar akan mengecek 70 sekolah dasar (SD) yang menjadi target pelaksanaan penggabungan atau regrouping SD.

Sayanganya, rencana pengecekan puluhan SD untuk keperluan regrouping itu harus mundur karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu terungkap saat Solopos.com berbincang dengan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikbud Kabupaten Karanganyar, Endang Trihadiningsih, perihal teknis pelaksanaan regrouping di Karanganyar.

“Target awal kami [proses verifikasi] rampung sebelum Juli. Tapi kan mundur, terus ada ini [PPKM Darurat]. Ya sudah semakin mundur,” kata Endang saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (25/7/2021).

Baca juga: Sekolah di Karanganyar dengan Murid di Bawah 60 Orang Siap-Siap Regrouping

Endang menyebut 70 SD di Kabupaten Karanganyar akan menjadi sasaran verifikasi sebelum diputuskan regrouping atau tidak. Sayangnya Endang masih enggan menyampaikan 70 sekolah tersebut berada di kecamatan mana. Endang beralasan sedang tidak memegang data 70 sekolah itu.

Sebagai informasi, jumlah SD di Kabupaten Karanganyar 503 sekolah. “Dari jumlah itu ada 70 sekolah yang nanti akan kami verifikasi. Tetapi memang target utama kami ke 14 sekolah. Kondisinya bisa dibilang lebih ‘istimewa’ dibanding sekolah lain,” jelas dia.

Jumlah Siswa dalam Satu Sekolah

Kategori istimewa yang dia sebutkan itu berkaitan dengan jumlah siswa dalam satu sekolahan, yakni kurang dari 60 orang selama periode tertentu. Jumlah siswa dihitung dari kelas satu hingga kelas enam. Ketika Solopos.com menyebut beberapa sekolah itu berada di wilayah pegunungan, Endang mengiyakan.

“Siswa kurang dari 60 orang selama tiga tahun berturut-turut. Ada yang di pegunungan. Makanya mau diverifikasi dulu apakah itu nanti bisa di-regrouping atau tidak. Kalau memang tidak bisa di-regrouping karena di pegunungan, jarak dengan sekolah lain jauh tentu tidak bisa di-regrouping,” jelas dia.

Baca juga: Mimpi CEO Wardah Salman Subakat Bangun Ekosistem Pendidikan Indonesia

Dia menyebut regrouping itu mendesak dilakukan karena berkaitan dengan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dasarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Salah satu aturan menyebutkan sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang selama tiga tahun berturut-turut maka tidak akan mendapatkan BOS reguler. Tetapi, Endang menyampaikan masih ada pengecualian pada kondisi tertentu.

“Ada pengecualian untuk sekolah terpencil, letak geografis tidak memungkinkan [dilakukan regrouping]. Makanya kan kami verifikasi dulu. Hasil verifikasi kami laporkan ke Kemendikbud. Bisa kok nanti meskipun jumlah siswa kurang dari 60 masih dapat BOS. Nanti tergantung hasil verifikasi mempertimbangkan banyak faktor,” jelasnya.

Baca juga: PPKM Level 4 Berlanjut, Objek Wisata di Karanganyar Boleh Buka atau Tidak?


Berita Terkait

Berita Terkini

Seleksi Duta Antikorupsi, Puluhan Pelajar Klaten Bikin Makalah Soal Ini

Seleksi terhadap puluhan pelajar kali ini merupakan rangkaian pemilihan duta pelajar antikorupsi yang diselenggarakan IPPK Klaten dan Exclusive Kingdom Klaten.

BMKG: Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Berpotensi Landa Jateng

BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat turun di sebagian besar wilayah Indonesia pada Sabtu.

Geger Pria Asal Bekasi Ditemukan Meninggal Dunia di Masjid Laweyan Solo

Pihak kepolisian menyatakan berdasarkan dugaan sementara, almarhum Sukirman meninggal karena sakit.

Minat Baca Memuaskan, Solo Butuh Rumah Baca Berbasis RW

Hasil survei Disarpus Kota Solo menunjukkan indeks minat baca dan indeks kegemaran membaca warga Kota Solo 74,54 dan 79,37.

Solo Optimalkan Medsos untuk Promosi Wisata

Promosi pariwisata Solo berbasis sosial media akan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder pariwisata.

Kini, Jajan Jenang dan Gorengan Lebih Mudah dengan Bank Digital

Pemkot Solo mendorong digitalisasi Pasar Tradisional sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Sejarah Pola Situasional dalam Suksesi KGPAA Mangkunagoro Solo

Penerus kepemimpinan di Pura Mangkunegaran bisa berasal dari putra Mangkunagoro sebelumnya, atau keponakan, dan adik.

Kebun Raya Indrokilo Boyolali Jadi Habitat Pelestarian Flora-Fauna

Kebun Raya Indrokilo bisa menjadi habitat atau pusat perlindungan dan pelestarian flora dan fauna di daerah.

Minim, Capaian Pajak Pengangkutan Galian C di Klaten

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan hingga pertengahan November 2021, nilai pajak yang diterima baru sekitar Rp584 juta.

Kisah Guru Honorer Ikut Tes PPPK, Ada yang Lega Ada yang Masih Berjuang

Krisnowati memilih tak banyak mengeluh dan tetap menekuni profesinya sebagai guru meski berstatus sebagai tenaga honorer selama belasan tahun terakhir.

Ratusan Honorer Non K2 Masih Harus Berjuang agar Lolos PPPK

Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 (K2) Klaten, Slamet Riyadi, memperkirakan masih banyak honorer non K2 yang tidak lolos tes PPPK.

Ribuan Guru dan Pegawai  Honorer Klaten Diguyur Rp15 Miliar

Para penerima merupakan guru dan pegawai honorer yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

Pasoepati Ganti Pot Jalan Solo-Jogja, Kapolsek Ceper: Jangan Terulang

Polisi berharap kejadian perusakan pot bunga serupa tak terulang di waktu mendatang.

Rudy Adiyanto, Guru Matematika Tapi Seperti Intel

Heri yang kini dikenal sebagai sejarawan muda Kota Solo mengaku sering berurusan dengan Rudy karena ulah nakalnya.

Liburan Gitu-Gitu Aja? Berkebun ke Nava Hotel Tawangmangu Yuk!

Nava Hotel di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menawarkan sensasi berkebun sampai menanam sayur langsung untuk para tamu.

Diusulkan 2019, Wacana Perda Produk Halal Terpental di DPRD Solo

Usulan FPKS soal Perda produk halal mental di pembahasan Bapemperda lantaran tidak mendapat dukungan dari fraksi lainnya.