Regrouping Sekolah Terganjal PPKM, Disdikbud Urung Cek 70 SD di Karanganyar

Sebanyak 70 SD di Kabupaten Karanganyar akan menjadi sasaran verifikasi oleh Disdikbud setempat sebelum diputuskan regrouping atau tidak.

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, KARANGANYAR — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar akan mengecek 70 sekolah dasar (SD) yang menjadi target pelaksanaan penggabungan atau regrouping SD.

Sayanganya, rencana pengecekan puluhan SD untuk keperluan regrouping itu harus mundur karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu terungkap saat Solopos.com berbincang dengan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikbud Kabupaten Karanganyar, Endang Trihadiningsih, perihal teknis pelaksanaan regrouping di Karanganyar.

“Target awal kami [proses verifikasi] rampung sebelum Juli. Tapi kan mundur, terus ada ini [PPKM Darurat]. Ya sudah semakin mundur,” kata Endang saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (25/7/2021).

Baca juga: Sekolah di Karanganyar dengan Murid di Bawah 60 Orang Siap-Siap Regrouping

Endang menyebut 70 SD di Kabupaten Karanganyar akan menjadi sasaran verifikasi sebelum diputuskan regrouping atau tidak. Sayangnya Endang masih enggan menyampaikan 70 sekolah tersebut berada di kecamatan mana. Endang beralasan sedang tidak memegang data 70 sekolah itu.

Sebagai informasi, jumlah SD di Kabupaten Karanganyar 503 sekolah. “Dari jumlah itu ada 70 sekolah yang nanti akan kami verifikasi. Tetapi memang target utama kami ke 14 sekolah. Kondisinya bisa dibilang lebih ‘istimewa’ dibanding sekolah lain,” jelas dia.

Jumlah Siswa dalam Satu Sekolah

Kategori istimewa yang dia sebutkan itu berkaitan dengan jumlah siswa dalam satu sekolahan, yakni kurang dari 60 orang selama periode tertentu. Jumlah siswa dihitung dari kelas satu hingga kelas enam. Ketika Solopos.com menyebut beberapa sekolah itu berada di wilayah pegunungan, Endang mengiyakan.

“Siswa kurang dari 60 orang selama tiga tahun berturut-turut. Ada yang di pegunungan. Makanya mau diverifikasi dulu apakah itu nanti bisa di-regrouping atau tidak. Kalau memang tidak bisa di-regrouping karena di pegunungan, jarak dengan sekolah lain jauh tentu tidak bisa di-regrouping,” jelas dia.

Baca juga: Mimpi CEO Wardah Salman Subakat Bangun Ekosistem Pendidikan Indonesia

Dia menyebut regrouping itu mendesak dilakukan karena berkaitan dengan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dasarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Salah satu aturan menyebutkan sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang selama tiga tahun berturut-turut maka tidak akan mendapatkan BOS reguler. Tetapi, Endang menyampaikan masih ada pengecualian pada kondisi tertentu.

“Ada pengecualian untuk sekolah terpencil, letak geografis tidak memungkinkan [dilakukan regrouping]. Makanya kan kami verifikasi dulu. Hasil verifikasi kami laporkan ke Kemendikbud. Bisa kok nanti meskipun jumlah siswa kurang dari 60 masih dapat BOS. Nanti tergantung hasil verifikasi mempertimbangkan banyak faktor,” jelasnya.

Baca juga: PPKM Level 4 Berlanjut, Objek Wisata di Karanganyar Boleh Buka atau Tidak?

Berita Terkait

Espos Premium

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Pemerataan akses listrik di Indonesia bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Teknologi ini ramah lingkungan dan bisa dibangun di banyak tempat dan banyak pulau di Indonesia.

Berita Terkini

Muhammad Rohani Gantikan Muh. Abdullah sebagai Anggota KPU Boyolali

Muh. Abdullah, yang dinilai telah melanggar kode etik setelah terlibat perkara kesusilaan.

Terowongan Gunung Pegat, Kokoh Berdiri Meski Berumur Hampir Seabad

Dari dalam terowongan disebut-sebut kerap mengeluarkan gas beracun serta pernah ada yang meninggal dunia

Buang Limbah Ciu Sukoharjo ke Anak Sungai Bengawan Solo, Pelaku Beralasan Hemat Biaya

Pelaku pembuangan limbah ciu ke anak Sungai Bengawan Solo di wilayah Sukoharjo mengaku buang limbah ke sungai karena lebih hemat biaya.

Konflik Internal Persis Solo, Michele Kuhnle Akhirnya Meminta Maaf

Mantan Humas Persis Solo Michelle Kuhnle melalui ibundanya menyampaikan permintaan maaf kepada manajemen PT PSS pimpinan Kaesang Pangarep.

Catat! 2.569 Pekerja di Solo Terdampak Covid-19

Sebanyak 2.569 di antaranya terdampak Covid-19, dengan perincian 2.460 dirumahkan dan sisanya mengalami PHK.

Masih Ada 1 Kasus Positif, Satgas Covid-19 Juwiring Klaten Belum Izinkan Pemancingan Buka

Satgas Covid-19 Kecamatan Juwiring, Klaten, belum mengizinkan tempat wisata pemancingan buka karena masih ada kasus positif yang belum sembuh.

Gelontor 25.000 Dosis, Menhub Berharap Bisa Bantu Atasi Ketimpangan Vaksinasi Covid-19 Soloraya

Kementerian Perhubungan menggelontorkan 25.000 dosis vaksin Covid-19 untuk wilayah Soloraya salah satunya ke Boyolali.

Terungkap! Begini Alur Pembuangan Limbah Ciu yang Cemari Sungai Bengawan Solo

Dua pelaku yang tertangkap polisi Sukoharjo di Polokarto memeragakan alur pembuangan limbah ciu yang mencemari Sungai Bengawan Solo.

Wow, Atlet Judo Wonogiri Tak Pernah Gagal Tembus PON Sejak 1989

Sejak 1989, Wonogiri belum pernah absen mengirim atlet judo ke ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON, termasuk tahun ini di Papua.

Pemkot Solo Perluas Sasaran Vaksinasi Covid-19, Warga KTP Luar Kota Boleh Mengakses

Pemkot Solo memperluas sasaran vaksinasi Covid-19 kepada warga ber-KTP luar Solo yang berdomisili di Kota Bengawan.

Karanganyar Punya Pabrik Produksi APD di Gondangrejo, Langganan Kemenkes dan RS di Indonesia

Kabupaten Karanganyar memiliki pabrik yang memproduksi alat pelindung diri (APD) berskala nasional, PT Natatex Jaya Garmindo.

Dikunjungi Kepala Bappenas, Bupati Karanganyar Curhat Pembangunan RSUD Enggak Kelar-Kelar

Bupati Juliyatmono meminta Kepala PPN/Bappenas membantu mengingatkan kementerian terkait soal penyelesaian pembangunan RSUD Karanganyar.

Pengerjaan Proyek Koridor Jl Juanda Solo Senilai Rp4,3 Miliar Molor, Kontraktor Didenda

Kontraktor pelaksana proyek koridor Jl Juanda Solo tahap II senilai Rp4,3 miliar dikenai denda sekitar Rp32 juta lantaran terlambat menyelesaikan pengerjaan proyek.

Tikus Pithi Disebut Organisasi Tak Jelas saat Lawan Gibran di Pilkada Solo, Tuntas Subagyo Berang

Tuntas Subagyo tersinggung dengan pernyataan Refly Harun yang menyebut Tikus Pithi sebagai organisasi tidak jelas saat melawan Gibran di Pilkada Solo.

Petugas DLHK dan Polisi Klaten Cek Air Saluran Irigasi yang Berubah Merah, Hasilnya?

Petugas dari DLHK dan Polres Klaten mengambil sampel air di saluran irigasi yang sebelumnya dikabarkan berubah warna menjadi merah.

Pemkab Sukoharjo Bantu Biaya Pendidikan Anak Pasutri Tinggal di Kolong Meja Wedangan Kartasura

Pemkab Sukoharjo akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari pasangan suami istri Cahyo Yulianto, 50 dan Wiwin Haryati, 48.