Reformasi Pajak dan Pemulihan Ekonomi

Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak berbasis digital diuntungkan pandemi Covid-19 tetapi tidak terpantau sistem perpajakan karena informal dan menggunakan teknologi lintas negara.

 Muhammad Aslam (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Muhammad Aslam (Solopos/Istimewa)

Solopos.com, SOLO — Pajak sering kali disalahartikan sebagai “perampasan” atau “perampokan” secara ekonomi. Ini karena pajak identik dengan pungutan yang harus disetorkan kepada pemerintah dalam jumlah tertentu. Kesalahpahaman tersebut disebabkan terbatasnya pengetahuan atau informasi masyarakat mengenai cara pemerintah memperoleh penerimaan negara dan membelanjakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pajak mulai dikenal sejak zaman Yunani kuno. Ketika itu, pajak berbentuk sumbangan sukarela dan dianggap mulia oleh masyarakat. Sebab, membayar pajak merupakan perbuatan yang luhur sehingga mereka merasa bangga atas prestasi itu. Namun, sifat kesukarelaan dari pemungutan sumbangan tersebut lama-lama berubah menjadi sebuah paksaan atau karena kedaruratan untuk kepentingan negara.

PromosiBorong Penghargaan, Tokopedia Jadi Marketplace Favorit UMKM

Pajak merupakan tulang punggung dalam pembangunan bangsa. Bukan hanya untuk mengumpulkan penerimaan negara yang berfungsi sebagai budgetair (tax revenue), tetapi juga bisa digunakan sebagai belanja negara yang berfungsi sebagai regulerend (tax expenditure). Untuk itu, pajak juga harus peka, sensitif, dan responsif terhadap situasi ekonomi yang terjadi.

Di masa pandemi, peran pajak sangat terasa manfaatnya dalam penanggulangan Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian. Berbagai kebijakan telah diberikan pemerintah agar aktivitas perekonomian tetap berjalan normal dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga berupaya melindungi masyarakat secara menyeluruh dan terpadu dengan melakukan vaksinasi massal gratis untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Karena penularan Covid-19 merupakan penyebab awal melemahnya perekonomian, vaksinasi diharapkan juga mampu memulihkan ekonomi.

Pengadaan vaksin yang ditargetkan menjangkau 208.265.720 orang membutuhkan dana yang besar. Di sinilah pajak berperan dalam merealisasikan program tersebut. Dana pajak yang telah direalisasikan untuk pengadaan vaksin Covid-19 pada APBN 2020-2021 mencapai Rp33,91 triliun untuk 308,1 juta dosis. Sedangkan pada APBN 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp8,7 triliun.

Hingga 12 Juli 2022 pukul 18.00 WIB, sebanyak 201.802.967 orang (96,90%) telah menerima vaksin dosis pertama. Sebanyak 169.392.315 orang (81,33%) telah menerima vaksin dosis kedua, dan 52.095.747 orang (25,01%) telah menerima vaksinasi dosis ketiga.

Meski sudah divaksin, bukan berarti penularan Covid-19 berhenti. Masyarakat tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan lain sebagainya agar proses pemulihan ekonomi berjalan sesuai harapan.

Reformasi Pajak

Untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah dan DPR juga telah melakukan reformasi perpajakan. Reformasi itu diwujudkan dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang dibahas cepat menggunakan skema omnibus law. Arah kebijakan reformasi perpajakan ini berbasis teknologi informasi karena mengikuti tren perubahan proses bisnis pelaku usaha yang bergerak ke arah digital.

Selama pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha yang mengubah pengelolaan usahanya menjadi berbasis digital seperti jual-beli barang/jasa, pembayaran, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit pelaku usaha lain yang tidak berbasis digital diuntungkan dengan adanya pandemi Covid-19 ini tetapi tidak terpantau oleh sistem perpajakan karena aktivitasnya informal, menggunakan teknologi yang melibatkan lintas negara, dan memperoleh pembebasan atau pengecualian pajak karena perbedaan perlakuan pajak antarsektor sehingga tidak dikenakan pajak.

UU HPP yang telah berlaku ini terdiri dari 9 bab dan 19 pasal, yang memunculkan dua kebijakan baru yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Pajak Karbon; mengubah besaran tarif pajak dan merevisi 4 UU Perpajakan sekaligus yaitu UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; UU Pajak Penghasilan; UU Pajak Pertambahan Nilai; dan UU Cukai.

UU HPP diharapkan dapat menutup berbagai celah sengketa pajak, sistem perpajakan semakin efektif, efisien, adil, dan berkepastian hukum; basis perpajakan menjadi lebih kuat dan lebih luas; pertumbuhan ekonomi meningkat; mempercepat pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara; prosedur administrasi yang mudah dan sederhana bagi pembayar pajak; dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Realisasi penerimaan negara pada semester I 2022 telah mencapai Rp 1.317,2 triliun atau 58,1% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 senilai Rp 2.266,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas penerimaan pajak yang mencapai Rp868,3 triliun atau 58,5% dari target Rp1.485 triliun, kepabeanan dan cukai Rp167,6 triliun atau 56,1% dari target Rp299 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp281 triliun atau 58,3% dari target Rp481,6 triliun.

Kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assessment. Sebab, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan ini. Pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kepatuhan pajak identik dengan kesadaran warga negara untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan sendiri surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan jelas, serta tertib dan sukarela dalam pembayaran pajak karena tunduk terhadap peraturan perpajakan di suatu negara.

Selain melakukan reformasi perpajakan, pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan dan kepastian berusaha agar daya saing ekonomi meningkat. Sebab perekonomian yang tak berdaya saing akan menciptakan biaya tambahan bagi sektor usaha dan meningkatkan informalitas perekonomian yang berujung tingginya kebocoran penerimaan pajak.

Untuk itu, pemerintah juga melakukan reformasi regulasi (deregulasi) dan reformasi birokrasi (debirokratisasi), Hal ini untuk menyelesaikan hambatan dalam berinvestasi seperti panjangnya rantai birokrasi, prosedur yang berbelit-belit, peraturan yang masih saling tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis, khususnya antara daerah dan pusat, melalui UU Cipta Kerja.

Dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha, pemerintahan meluncurkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS) berbasis risiko pada 9 Agustus 2021. Hingga 2 Juli 2022, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan hampir 1,5 juta nomor induk berusaha (NIB) kepada pelaku usaha yang didominasi usaha mikro dan kecil hingga 98%.

Pajak telah menjadi simbol kegotongroyongan bangsa yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan vaksinasi dan reformasi perpajakan akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, meningkatnya konsumsi rumah tangga, dan membentuk pondasi ekonomi yang semakin kuat dan tumbuh tinggi. Selain itu, langkah tersebut mempercepat penciptaan iklim investasi dan bisnis yang kompetitif pada sektor produktif. Jika itu terwujud, otoritas pajak dapat kembali memungut pajak setelah perekonomian membaik dan kondisi dunia usaha pulih.

Esai ini ditulis oleh Muhammad Aslam, praktisi perpajakan di Solo.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

    Espos Plus

    Mengenal Perempuan Pencetus Kali Pertama Teori Pemanasan Global

    + PLUS Mengenal Perempuan Pencetus Kali Pertama Teori Pemanasan Global

    Banyak perempuan di dunia sains yang wafat tanpa menyaksikan masyarakat modern hidup dengan memanfaatkan dan mengakui kontribusi mereka. Eunice Newton Foote (1819-1888) adalah pencetus kali pertama teori pemanasan global.

    Berita Terkini

    Citayam dan Pemberdayaan

    Dengan hadirnya fashion week SCBD, citra kawasan Sudiman seperti sedang dikonstruksi ulang.

    APG dan Keadilan Sosial

    Perlu afirmasi untuk membuka potensi para penyandang disabilitas, dan pesta olahraga dengan konsep para games adalah wujud afirmasi itu.

    Setelah Pengampunan Berakhir

    PPS dan program pengampunan sejenis dapat menurunkan moral pembayar pajak yang akhirnya memengaruhi kepatuhan.

    Pengenalan Lingkungan Sekolah

    Terkadang siswa senior memandang rendah siswa baru, merasa sok kuasa, gila hormat, dan memiliki misi balas dendam.

    Ambiguitas Penganut Agama dalam Politik

    Pertanyaannya, apakah stigma Geertz terhadap para kaum abangan dilandasi oleh kepentingan secara politis?

    Bukan Ecek-Ecek

    Tampak jelas, Indonesia memiliki banyak "anomali positif" bila disandingkan dengan kondisi global hari-hari ini. Bukan hanya perdagangan internasional yang moncer. Kinerja investasi Indonesia dan sejumlah indikator makroekonomi lainnya juga relatif kinclong.

    Reformasi Pajak dan Pemulihan Ekonomi

    Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak berbasis digital diuntungkan pandemi Covid-19 tetapi tidak terpantau sistem perpajakan karena informal dan menggunakan teknologi lintas negara.

    Untuk CFD yang Lebih Baik

    CFD merupakan alternatif intensifikasi kecukupan ruang terbuka olahraga khususnya bagi masyarakat perkotaan.

    Merancang Keyakinan Kelas

    Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah.

    Nisan Sejarah Taman Siswa

    Kabar sekolah dasar negeri yang tidak mendapatkan murid baru menunjukkan jurang nyata antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

    Mengendalikan Politik Dinasti

    Dalam konteks munculnya berbagai politik dinasti, masyarakat seolah-olah menormalisasi praktik tersebut.

    Bangkit dengan Koperasi dan UMKM

    Koperasi bisa bergerak di sektor pangan, pariwisata, pemenuhan kebutuhan kaum milenial, multipihak, kebutuhan sekunder, maupun produk unggulan daerah.

    Permainan Bodong di Arena Nyata

    Mereka yang mendirikan aplikasi berkedok investasi bodong menciptakan permainan dan mengeksplorasi kesenangan dasariah manusia, yang haus akan kemenangan.

    Pembuktian Pidana Cagar Budaya

    Seyogyanya, kepemilikan cagar budaya bisa langsung dikuasai oleh pemerintah sehingga memudahkan pengawasan maupun perlindungan.

    Kurikulum Berubah atau Berkembang?

    Tentunya kita tidak ingin hanya sekadar menjadi insan A(mati), T(iru), P(lek).

    Dhuafa Entrepreneur

    Gagasan mencegah penyelewengan dana filantropi. Itu bisa dicegah jika ada pembentukan lembaga pengawas semacam OJK jadi para penderma semakin yakin apa yang ia berikan bisa tepat sasaran.