REFORMASI BIROKRASI : Jokowi Ancam Jajarannya Soal Pungutan Liar

REFORMASI BIROKRASI : Jokowi Ancam Jajarannya Soal Pungutan Liar

SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo bersalaman dengan warga saat singgah di stan Komunitas Pegiat Hidroponik Rumah Sakit Panti Waluyo (Kopingho), area CFD Kota Solo, Minggu (24/5/2015). (Reza Fitriyanto/JIBI/Solopos)

Reformasi birokrasi kembali digalakkan pemerintah, khususnya soal potensi pungutan liar.

Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan baik.

Presiden Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin jajaran pemerintah pusat dan daerah menerapkan Inpres No. 7/2015 hanya untuk formallitas. Pasalnya, perbaikan dan reformasi pelayanan perizinan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi salah satu fokus yang diatur dalam beleid tersebut.

“Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat terkait masih adanya pungutan liar. Izin yang seharusnya diselesaikan sehari tapi baru dikeluarkan berbulan-bulan, izin yang harusnya selesai sebulan tapi baru dapat selesai bertahun-tahun,” katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Presiden Jokowi menuturkan Inpres No. 7/2015 juga dapat menjadi landasan bagi penegak hukum untuk melakukan koordinasi dan sinergi yang baik dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah daerah pun harus mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam perizinan, dan pengadaan barang/jasa.

Menurutnya, Kepala Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga harus meningkatkan evaluasi seluruh aspek dalam penganggaran dan pengadaan barang/jasa. “KPK juga dapat memberikan masukan apakah aksi yang dilakukan kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah ini benar-benar jalan, benar-benar dilaksanakan secara optimal, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan negara dapat melakukan penghematan hingga Rp795 triliun dari penggunaan sistem dan pengawasan yang baik dalam pengadaan barang/jasa. Jumlah tersebut sekitar 30% dari total pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah bersama BUMN dengan nilai mencapai Rp2.650 triliun

“Pengadaan barang di LKPP [Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa] yang mencapai Rp300 triliun, saya pernah lihat bisa dilakukan efisiensi hingga 10%, dan kalau ditangani secara profesional, dengan sistem pengawasan yang baik bisa terjadi efisiensi hingga 30%,” katanya.

Sistem informasi seperti e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, pajak online, dan e-audit dapat mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Berita Terkait

Berita Terkini

Lebaran 2021: Jumlah Pemudik ke Sukoharjo Lebih Sedikit Dibanding Tahun Lalu

Jumlah perantau yang mudik ke Sukoharjo pada Lebaran kali ini lebih sedikit daripada tahun 2020.

Jelang Lebaran, Satpol PP Klaten Garuk 3 Pasangan Tak Resmi di Hotel Melati

Tim gabungan menyasar ke sejumlah hotel melati di kawasan kota dan Klaten bagian timur, total hotel yang disasar mencapai empat sampai lima hotel.

ABG Sopir VW Kuning Penabrak Polisi di Pos Penyekatan Klaten Mediasi dengan Korban, Hasilnya?

ABGpenabrak polisi di pos penyekatan pemudik di Klaten dengan mobil VW kuning telah menjalani mediasi dengan korban.

Jangan Sembrono Makan! 5 Penyakit Ini Rentan Muncul Pasca Lebaran

Inilah lima penyakit yang rentan muncul pasca Lebaran karena konsumsi makanan yang tak terkontrol saat Hari Raya Idulfitri.

Libur Lebaran 2021, Ini Jasa Pengiriman yang Tetap Beroperasi

Meski masa libur lebaran, beberapa ekspedisi pengiriman barang diantaranya Pos Indonesia dan JNE tetap beroperasi.

Mercedes Benz Siapkan Van Listrik EQT Concept

Mercedes-Benz memperkenalkan van listrik untuk keluarga meskipun masih dalam bentuk konsep.

Kapan Waktu Terbaik untuk Minum Susu, Sebelum atau Sesudah Makan?

Adakah waktu yang tepat untuk minum susu agar penyerapan nutrisinya maksimal?

Geger Warga India Positif Covid-19, Kantor Imigrasi Pastikan Tidak Ada Penambahan WNA di Soloraya

137 Orang WNA India berada di kawasan Soloraya, rata-rata mereka bekerja sebagai ahli di bidang tertentu misalnya garmen.

Polres Bantul Masih Kesulitan Melacak Keberadaan R Terkait Kasus Satai Beracun

Polres Bantul belum mampu mengungkap keberadaan R terkait kasus satai beracun. Polisi kesulitan melacak karena handphone R mati.

Hamil di Luar Nikah, Pelajar SMK Magelang Gugurkan Janin 8 Bulan

Pelajar SMK nekat melakukan aborsi pada janin 8 bulan yang ia kandung. Warga menemukan janin yang ia kubur dan melaporkannya ke polisi.

Daging Busuk Kedapatan Dijual di Pasar Tradisional Magelang

Tim Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, menemukan daging busuk dijual di pasar saat sidak pasar daging di beberapa pasar tradisional.

35 Jemaah Masjid di Gayam Sukoharjo Jadi Kontak Erat Pasien Covid-19

Sebanyak 35 jemaah Masjid Al Huda Darmosari, Kelurahan Gayam, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo menjadi kontak erat 1 jemaah positif Covid-19.