Realisasi pembangunan perpustakaan SD melebihi pagu

Sukoharjo (Solopos.com) – Realisasi anggaran untuk pembangunan sejumlah perpustakaan SD di Sukoharjo pada 2010 melebihi pagu yang ada. DPRD Sukoharjo pun meminta permasalahan itu dirunut.

Ketidaksesuaian alokasi anggaran itu dibahas dalam rapat badan anggaran (Banggar) di Gedung DPRD Sukoharjo, Selasa (21/6/2011). Dalam rapat itu, disampaikan kritik dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Dari hasil pemeriksaan BPK secara pengambilan sampel terhadap tiga perpustakaan SD, menyebut hasil alokasi danan pembangunan mencapai Rp 106 juta setiap SD.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Dilihat petunjuk teknis, pagu pembangunan itu hanya mencapai Rp 95 juta tapi kemudian BPK menemukan kontrak Rp 106 juta,” ungkap anggota Komisi IV, Suryanto kepada wartawan sesaat setelah mengikuti rapat Banggar. Dia mempertanyakan kelebihan alokasi anggara pembangunan yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) itu. “Kami tidak mau dijawab, besok-besok tak akan terulang lagi. Namun, hal itu harus dirunut. Ada apa?” tanyanya.

Suryanto menjelaskan terdapat 53 SD yang juga mendapat anggaran untuk pembangunan perpustakaan itu. “Ini baru sampelnya saja, tiga SD,” imbuhnya.
Selain itu, dalam rapat itu disuarakan kritik terhadap Dinas Pendidikan Sukoharjo mengenai keterlambatan distribusi buku-buku. Mengenai hal tersebut, Suryanto mendesak Disdik Sukoharjo tak segan memperingatkan para rekanan. “Ada sanksi yang mestinya dikenakan terhadap rekanan yang tak memenuhi perjanjian pada MoU. Dinas tak memperingatkan rekanan, mestinya Rp 27 juta denda bisa dikenakan,” tegasnya.

Terpisah, Kabid TK dan SD pada Disdik Sukoharjo, Joko Untoro menjelaskan penentuan alokasi pembangunan sejumlah perpustakaan SD itu ditentukan oleh penentu anggaran lama atau pejabat sebelum dia. “Nanti kami klarifikasi dulu terhadap pejabat lama agar tak salah data, kami akan cek juga bestek-besteknya,” ujarnya.

ovi