SOLOPOS.COM - Bupati Klaten, Sunarna, membasuh kaki ibunya saat acara perayaan ulang tahunnya di Pendapa Sekretariat Daerah Klaten, Senin (24/9/2012). (JIBI/SOLOPOS/Istimewa)

Bupati Klaten, Sunarna, membasuh kaki ibunya saat acara perayaan ulang tahunnya di Pendapa Sekretariat Daerah Klaten, Senin (24/9/2012). (JIBI/SOLOPOS/Istimewa)

KLATEN — Ada suasana lain di Pendapa Sekretariat Daerah Klaten, Senin (24/9/2012). Rangkaian balon terlihat di beberapa sudut dan ada perayaan layaknya pesta kecil. Rupanya saat itu memang sedang berlangsung perayaan hari ulang tahun ke-39 Bupati Klaten Sunarna. Namun perayaan yang berlangsung saat jam kerja itu mengundang kritik dari sejumlah elemen masyarakat.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Ketua Perhimpunan Pemuda Pemudi (Permadi) Klaten, Dwi Harjoko, menyayang adanya perayaan Ultah Bupati Klaten yang digelar di pendapa. Menurutnya perayaan HUT adalah urusan pribadi yang mestinya tidak menggunakan fasilitas negara. Terlebih, kata Dwi, perayaan ultah tersebut melibatkan ratusan pegawai negeri sipil (PNS) untuk hadir di dalamnya. Para PNS tersebut telah meninggalkan pekerjaannya selama satu jam untuk mendatangi perayaan Ultah tersebut.

“Memobilisasi PNS untuk meninggalkan pekerjaan itu jelas tindakan keliru. Mereka tidak melayani masyarakat hanya untuk menghadiri perayaan ultah. Perayaan ultah itu tidak etis dan tidak populer untuk masyarakat Klaten,” papar Dwi kepada Solopos.com.

Dwi juga mempertanyakan sumber dana yang digunakan perayaan Ultah tersebut. Dia menduga, perayaan Ultah tersebut menggunakan dana negara yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik. “Kalau benar-benar menggunakan uang negara tentu sangat disayangkan. Daripada digunakan untuk kepentingan pribadi, lebih baik dialokasikan untuk kegiatan dropping air di daerah yang kekeringan seperti di Kemalang, Manisrenggo, Jatinom, Karangdowo, dan lain-lain,” ujar Dwi.

Hal senada juga dikemukakan Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih. Menurutnya meninggalkan pekerjaan hanya untuk menghadiri perayaan ultah merupakan pelanggaran kedisiplinan. Dia menilai PNS yang hadir di pendapa saat itu sama halnya berkeliaran di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan saat jam kerja. Dia mempertanyakan peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang selama ini menuntut PNS berlaku disiplin. “Kami melihat BKD tidak konsisten. Selama ini lembaga ini selalu menekankan pentingnya kedisplinan PNS, akan tetapi sekarang justru seolah-olah melegalkan pelanggaran kedisplinan,” tukas Muslih.

Menanggapi hal itu, Kabag Humas Setda Pemkab Klaten, Herlambang, mengatakan bahwa perayaan Ultah tersebut bukan inisiatif dari Bupati Klaten, Sunarna. Menurutnya, kegiatan itu sengaja dirancang secara spontan oleh sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka memberikan kejutan kepada Bupati. “Acara ini tidak menggunakan dana APBD. Kebutuhan untuk kegiatan ini disokong secara swadaya,” tukas Herlambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya