Harianjogja.com, BANTUL–Kegiatan dinas instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bantul rawan ditumpangi kepentingan caleg dan parpol tertentu.
Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Pawascam) di imbau untuk melebarkan pengawasan di wilayah tugasnya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Untuk tahap seperti sekarang dan ke depan nanti kegiatan SKPD paling rentang menjadi ajang kampanye terselubung atau pun ditumpangi caleg dan partai untuk kampnaye gelap. Ini harus dikawal ketat,” ujar anggota Panwaslu Bantul Walijo, Kamis (20/2/2014).
Dia mengatakan, petugas pengawas pemilu baik tingkat desa maupun kecamatan perlu lebih melebarkan sayap pengawasan ke kegiatan-kegiatan pemerintah di Bantul yang akhir-akhir ini kerap didatangi calon legislatif baik kabupaten, DIY dan Pusat.
Pengawas tidak boleh takut dan tinggal diam manakala kehadian caleg dalam kegiatan pemerintah sudah cukup kuat masuk kategori melanggar aturan.
Seperti dua acara nyaris terjadi pelanggaran pemilu belum lama pada kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul yang dihadiri mantan pejabat yang juga caleg DPR dan diulang pada kegiatan senam massal Dispora Bantul di Balai Desa Poncosari Kecamatan Srandakan.
Beruntung, dua kegiatan tersebut DKP gagal dihadiri caleg DPR dan senam massal Poncosari dihadiri politisi yang memang masih aktif menjabat DPR.
Walijo mengakui, untuk caleg yang masih aktif menjabat anggota legislatif atau menteri masih sulit dikategorikan melanggar. Pasalnya kedatangannya beralasan kunjungan atau atau bagian dari melaksanakan tugas jabatan.
“Tapi tetap perlu dipantau kalau nanti ada ajakan memilih atau setidaknya menggiring pemilih untuk memilih dirinya langsung ditindak saja,” imbuh Walijo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
