JOGJA—Ratusan kepala keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tinggal dikawasan rawan bencana tanah longsor.
Namun sampai saat ini masih banyak warga yang enggan meninggalkan tempat tinggal mereka dengan berbagai alasan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Padahal hampir setiap tahun saat musim hujan, wilayah mereka kerap dilanda bencana tanah longsor.
Di Kabupaten Gunungkidul saja tercatat ada 11 wilayah rawan bencana tersebut berada pada zona utara dan timur daerah Gunungkidul untuk tiga jenis ancaman rawan bencana tanah longsor, banjir dan musibah angin kencang.
“Ada 11 daerah rawan bencana di Gunungkidul. Saat ini kami terus melakukan berbagai langkah antisipasi dan membentuk pemahaman serta kesiapan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana,” kata Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Kantor kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Bencana (kesbangpolinmas dan PB) Gunungkidul Maryadi, belum lama ini.
Kabid Penanggulangan Bencana Kesbangpolinmas-PB Gunungkidul menjelaskan berbagai langkah sosialisasi untuk menumbuhkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam secara kontinyu sudah dilakukan melalui berbagai kesempatan kerja sama dengan kecamatan dan desa setempat.
Kesbangpilinmas juga secara khusus menggelar sosialisasi kesiapan masyarakat menghadapi rawan bencana setidaknya dua kali dalam setahun.
Pada 2012 nanti, rencananya Pemkab akan membentuk badan baru bernama BPBD untuk lebih memfokuskan kesiapan penanganan menghadapi ancaman bencana alam. Dari plan anggaran yang tersusun diajukan anggaran penunjang sebesar Rp609 juta untuk seluruh kebutuhan.
Kajian dikebut
Sementara itu Imogiri, Dlingo, dan Pundong adalah tiga dari 17 kecamatan di Bantul yang paling rawan longsor. Hal itu dikatakan Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto, Kamis (24/11) siang.
Sebelum intensitas hujan meningkat memasuki Desember minggu ke dua, BPBD Bantul kini tengah mengebut penyelesaian kajian delapan desa rawan longsor di tiga kecamatan itu. “Segera kami launching kalau sudah kelar,” kata Dwi saat ditanya berapa jumlah kepala keluarga di Bantul yang tinggal di zona merah.
Dari delapan desa itu, Dwi mengatakan di antaranya adalah Girirejo di Imogiri, Mangunan di Dlingo, dan Seloharjo di Pundong. “Kami juga menggandeng peneliti dari Badan Geologi Bandung untuk melakukan penelitian,” ungkap Dwi.
Diharapkan, hasil tersebut bakal memudahkan upaya antisipasi mencegah jatuhnya korban maupun kerugian materi sebelum longsor terjadi.
Mengenai banyaknya warga bermukim di zona merah, Dwi mengaku tidak bisa memaksa mereka pindah meski pemerintah menggalakkan program transmigrasi. Untuk itu, imbauan agar lebih meningkatkan waspada sepanjang musim hujan kerap disampaikan.
“Kalau tidak mau pindah, harus paham konsekuensinya,” tegas Dwi. Dari hasil pengamatannya, ada sebagian warga yang membangun rumah dengan jalan memangkas tebing.
Meski demikian, lanjut Dwi, kesadaran warga di desa rawan longsor akan ancaman bahaya kian tinggi. Salah satunya berkat keberadaan Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) di tiap desa. “Koordinasinya kian solid,” imbuh Pelaksana Harian Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD, Subarda.
Sementara untukSleman, daerah yang dianggap rawan longsor adalah Kecamatan Prambanan. Plt Kepala BPBD Sleman Urip Bahagia mengatakan kawasan rentan longsor di Sleman hanya ada di Prambanan, tepatnya di desa Wukirharjo dan Sumberharjo. Dua desa ini terletak di lereng pegunungan seribu.
“Keluarga yang tinggal mencapai ratusan orang. Di daerah ini pernah terjadi longsor meskipun tidak membahayakan namun perlu pula antisipasi,” ujar Urip, Kamis (24/11).
Urip menjelaskan antisipasi bahaya longsor sudah dilakukan dengan membuat beronjong dibeberapa tanah yang lembek.
“Kami sudah memetakan beberapa keluarga yang rawan terdampak longsor ini agar bisa menginap di rumah-rumah keluarga yang lain. Kami juga telah menjalin kesepatan dengan beberapa desa di sekitar Wukirharjo dan Sumberharjo ini,” tambah Urip.
Belajar dari Kulonprogo
Ketua Harian BPBD Kulonprogo Untung Waluyo mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait kesiapsiagaan masyarakat saat menghadapi bencana.
Dijelaskannya, hal itu sudah terwujud dengan adanya dua desa yang telah disiapkan sebagai Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB), yakni Desa Sidomulyo Kecamatan Samigaluh dan Desa Glagah, Kecamatan Temon.
Menurut dia, kedua desa ini merupakan percontohan, selain lantaran potensi bencana yang akan dialaminya, kedua desa ini juga telah memiliki kesiapan, baik SDM maupun administrasi, jika dibandingkan dengan 18 desa lain yang telah ditetapkan sebagai desa rawan bencana.
“Dana hanya disediakan dari anggaran tak terduga APBD, sebesar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar. Sisanya berapa sekarang saya tidak tahu. Kami belum memiliki dana khusus,” kata dia.
Terkait dengan relokasi, di Kulonprogo, hal itu belum perlu untuk dilakukan mengingat skala bencana yang terjadi belumlah memerlukan sebuah langkah relokasi. “Makanya itu, yang terpenting adalah melibatkan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan tersebut,” tuturnya.
Tak hanya itu, diakuinya, masyarakat di desa yang rawan bencana, terutama di desa yang terletak di wilayah perbukitan Menoreh, tergolong merupakan masyarakat yang loyal terhadap tanah kelahirannya.
Menurut Untung masyarakat tidak mudah begitu saja meninggalkan tanah tempat tinggalnya. “Sebisa mungkin, mereka akan tetap bertahan. Itu karena mereka yang paling tahu tentang tanah mereka. Dari situlah, kami berdayakan mereka,” ujarnya.
Sementara Pemkab sendiri telah menetapkan setidaknya 20 desa rawan bencana pada 2011 ini. Diakui oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat, Happy Eko Nugroho, pemetaan tersebut didasarkan pada potensi dan tingkat kerawanan desa tersebut terhadap terjadinya bencana alam yaitu tanah longsor dan tsunami. (Harian Jogja/RIF/END/LIS/PAN/JON)
HARJO CETAK
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
