Tutup Iklan
Ratusan Kader PDIP Gelar Aksi Demo Kecam Bupati
Ratusan kader PDIP Boyolali melakukan unjuk rasa di depan kantor bupati setempat, Kamis (28/3/2013), untuk mengecam sikap Bupati Seno Samodro yang mereka nilai arogan. (JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)

Ratusan kader PDIP Boyolali melakukan unjuk rasa di depan kantor bupati setempat, Kamis (28/3/2013), untuk mengecam sikap Bupati Seno Samodro yang mereka nilai arogan. (JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)
Ratusan kader PDIP Boyolali melakukan unjuk rasa di depan kantor bupati setempat, Kamis (28/3/2013), untuk mengecam sikap Bupati Seno Samodro yang mereka nilai arogan. (JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)
BOYOLALI - Sekitar 500 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari berbagai penjuru Kabupaten Boyolali melakukan unjuk rasa di depan kantor bupati setempat, Kamis (28/3/2013). Mereka yang bergabung dalam Barisan Merah Putih Pengging itu menolak apa yang mereka sebut sebagai arogansi yang dilakukan Bupati Seno Samodro dan kakaknya, Seno Kusumoharjo.

Koordinator aksi unjuk rasa, Sri Wahyudi mengemukakan kekecewaan yang dirasakan kader PDIP Boyolali tersebut saat ini, melihat arogansi dari Bupati dalam memimpin pemerintahan di Kota Susu. Salah satu perangkat Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, itu mengatakan saat Seno Samodro mencalonkan diri sebagai wakil bupati bersama Sri Mulyanto, mendapatkan dukungan penuh dari kader PDIP yang loyal dan tulen. Namun setelah menjabat, Bupati dinilai lupa akan sejarah.

"Jadinya Seno Samodro bukan tanpa kerja keras dari para kader PDIP di tingkat bawah. Tapi apa yang dilakukan saat ini? Justru arogansi yang sangat mencederai rakyat, mencederai harapan kader PDIP loyal dan tulen, bukan abangan. Untuk itu kami meminta Bupati Intropeksi atas kebijakan-kebijakannya saat ini," papar Sri Wahyudi.

Sementara, peserta aksi lainnya, Sujarwanto mengungkapkan salah satu bentuk arogansi Bupati adalah mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) serta persoalan mutasi PNS dengan penempatan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kapabilitas pegawai yang bersangkutan.

"Sangat mengherankan! Ada guru PNS yang dimutasi di pemadam kebakaran!" bebernya disambut sorakan ratusan peserta unjuk rasa lainnya.

Mereka menuntut Bupati segera menghentikan arogansinya. Mereka juga meminta pembentukan paguyuban-paguyuban PNS di sejumlah wilayah dihentikan karena dinilai tidak jelas. Mengingat PNS sudah diwadahi Korpri. Dalam aksi tersebut, mereka meminta agar Bupati bisa bertemu langsung untuk memberikan pernyataan menanggapi tuntutan mereka di muka umum.

Sayangnya, Bupati tidak bisa menemui para pengunjuk rasa karena diinformasikan sedang berada di Jakarta memenuhi undangan kegiatan pemerintah pusat. Hanya Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan Syawaludin yang hadir menemui para pengunjuk rasa.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho