SOLO — Kalangan Komisi IV DPRD Solo mendukung rencana pemkot untuk menggulirkan program beras untuk rakyat miskin daerah (raskinda). Namun, jika program tersebut tak menggandeng Bulog, maka pengadaan raskinda melalui lelang.
Ketua Komisi IV DPRD Solo, Teguh Prakosa, mengatakan rencana pemkot merupakan bentuk tanggung jawab guna mendampingi program raskin yang dijalankan oleh pemerintah pusat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Semua program dari pemerintah pusat sebenarnya sudah berjalan baik. Hanya saja, ketika dijalankan di tingkat bawah, terdapat permasalahan seperti data yang tidak sesuai. Nah, seperti itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi dan daerah,” katanya, Selasa (12/2/2013), di DPRD Solo.
Hanya saja, hingga kini pihaknya belum mendapatkan penjelasan dari pemkot terkait bergulirnya program tersebut. “Sebelum berjalan, lebih baik pemkot melakukan penataan ulang mekanisme dari raskinda ini,” katanya.
Teguh menuturkan ejumlah hal yang perlu diperhatikan pemkot sebelum program tersebut digulirkan di antaranya persoalan data penerima raskinda.
Selain itu, pemkot juga perlu memikirkan reaksi masyarakat penerima raskin jika raskinda benar-benar menggunakan kualitas beras yang lebih baik. “Langkah seperti apa yang harus dilakukan pemkot? itu perlu dipikirkan. Nanti akan kami panggil Dinsosnakertrans untuk pemaparan soal program ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Solo, Reny Widyastuti, menilai jika pemkot berniatan tak menggandeng badan urusan logistik (Bulog) guna pengadaan beras untuk raskinda, pemkot harus melakukan mekanisme lelang. “Kalau tidak lewat Bulog ya lelang. Karena nilainya kan disebutkan Rp8 miliar, itu lebih dari Rp200 juta berarti harus lelang. Belum lagi soal distribusi nanti seperti apa?” ungkapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
