Kategori: Sukoharjo

Rapor Wardoyo 10 Tahun Jadi Bupati Sukoharjo, Merah atau Biru?


Solopos.com/R Bony Eko Wicaksono

Solopos.com, SUKOHARJO – Selama dua periode atau 10 tahun Wardoyo Wijaya memimpin Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bagaimana dengan rapor Wardoyo sebagai Bupati Sukoharjo?

Pada 2010-2015, Wardoyo memimpin Sukoharjo bersama Haryanto. Sementara pada periode 2016-2021, Wardoyo berduet dengan Purwadi untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengelola keuangan daerah.

Wardoyo resmi purna-tugas sebagai Bupati Sukoharjo pada 17 Februari 2021. Beragam prestasi ditorehkan Wardoyo selama memimpin Sukoharjo selama satu dekade. Namun, tak sedikit catatan merah dalam rapor Wardoyo selama menjadi Bupati Sukoharjo yang perlu diperhatikan oleh penerusnya.

Baca juga: Tok! Terdakwa Pembunuhan Satu Keluarga di Baki Sukoharjo Divonis Mati

Rapor Biru

Pada masa pemerintahan Wardoyo-Haryanto maupun Wardoyo-Purwadi, pembangunan fisik di Sukoharjo sangat kentara. Pesatnya pembangunan fisik terlihat di kawasan Solo Baru yang menjadi pusat bisnis di Soloraya. Sejumlah hotel, apartemen, dan rumah sakit dibangun untuk menggeliatkan perekonomian daerah.

Tak hanya itu, separuh lebih pasar tradisional yang tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo telah direvitalisasi. Kebijakan ini dilakukan seiring perpanjangan moratorium pendirian toko modern hingga 2030. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi para pedagang pasar yang mencatatkan nilai biru dalam rapor Wardoyo sebagai Bupati Sukoharjo.

Belum lagi, sejumlah proyek besar yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Misalnya, pembangunan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Sukoharjo senilai kurang lebih Rp22 miliar, revitalisasi Pasar Ir. Soekarno senilai lebih dari Rp30 miliar, dan pembangunan city walk di pinggir Jl Jenderal Sudirman senilai Rp24 miliar. Terakhir, pembangunan Menara Wijaya senilai Rp94 miliar.

Baca juga: Rel Layang Joglo Bakal Membentang dari Stasiun Balapan

Pencapaian tersebut menambah nilai positif dalam rapor Wardoyo sebagai Bupati Sukoharjo. Meski demikian, dia menegaskan pembangunan tersebut tidak akan terjadi tanpa partisipasi masyarakat.

"Saya tak ada apa-apanya tanpa partisipasi masyarakat. Artinya, pembangunan fisik yang maksimal buah kerja keras masyarakat,” ujar dia, saat berbincang dengan wartawan belum lama ini.

Selain pembangunan fisik, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Sukoharjo terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah menggenjot penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Baca juga: Jelang Purnatugas, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya Dapat Penghargaan Bapak Pembangunan

Dalam lima tahun terakhir, capaian PAD Sukoharjo selalu melampaui target. Bahkan, pemerintah masih bisa menghimpun dana cukup besar pada masa pandemi Covid-19 selama 2020. Realisasi PAD Sukoharjo mencapai Rp299.008.975.564 atau sekitar 138,15 persen. Hal ini menjadi catatan positif kinerja pemerintahan Kabupaten Sukoharjo pada era kepemimpinan Wardoyo.

“Pembangunan fisik dan capaian PAD Sukoharjo meningkat tajam selama dipimpin Pak Wardoyo. Hal ini tak dapat dipungkiri selama 10 tahun. Catatan positif ini harus dipertahankan Bupati-Wakil Bupati Sukoharjo selanjutnya,” timpal Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sukoharjo, Agus Sumantri.

Baca juga: Heboh Pocong Dikejar Anjing, Videonya Terekam CCTV

Rapor Merah

Agus juga memberi catatan negatif atau kelemahan kinerja pemerintah yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Misalnya, lemahnya manajemen pengendalian organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kekosongan jabatan di sejumlah OPD di Pemkab Sukoharjo.

Lowongnya jabatan kepala OPD dikhawatirkan mengganggu kinerja dalam peningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Saya kasih contoh jabatan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) yang kosong lebih dari lima tahun. Ada lagi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda) Sukoharjo, Badan Kepagawaian Pembinaan Pendidikan (BKPP) Sukoharjo dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo. Hingga sekarang masih kosong, hanya diisi pelaksana tugas (Plt) yang wewenangnya terbatas,” papar dia.

Baca juga: Begini Proses Terbentuknya Luweng yang Hilang di Pracimantoro Wonogiri

Sementara itu, anggota DPR RI sekaligus mantan Wakil Bupati Sukoharjo, Mohammad Toha, menyoroti kebijakan guru pegawai negeri sipil (PNS) yang dimutasi tanpa alasan jelas ke sekolah lain yang jaraknya puluhan kilometer dari rumah. Hal tersebut menyumbang nilai merah dalam rapor Wardoyo sebagai Bupati Sukoharjo.

Belum lagi, tenaga honorer yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Toha berharap kepala daerah selanjutnya lebih bijaksana dan arif dalam mengambil kebijakan.

Share
Dipublikasikan oleh
Chelin Indra Sushmita