Rapimnas Kadin, Menko Darmin Beberkan Strategi Ekspor

Solopos.com, SOLO — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Pemerintah terus berupaya untuk mendongkrak nilai ekspor. Salah satunya adalah membangun infrastruktur yang kemudian didukung dengan kebijakan sektoral.

Hal ini sejalan dengan tema Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yakni Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan yang resmi dibuka di Alila Hotel Solo, Selasa (27/11/2018).

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

“Pemerintah memulai semua ini dengan membangun infrastruktur. Kombinasi antara infrastruktur dengan kebijakan sektor akan menghasilkan kemajuan ekonomi yang relatif baik,” paparnya, Selasa.

Kemajuan ekonomi itu, katanya, terbukti dengan tingkat kemiskinan yang konsisten turun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan infrastruktur industri di lingkungan infrastruktur fisik.

Pertama, membangun kawasan pariwisata strategis nasional. Ada sebanyak 10 destinasi pariwisata di Indonesia. Meskipun belum semuanya berjalan, tapi sudah ada hasilnya. Menurutnya, ini bagian dari upaya Pemerintah untuk mendorong ekspor meski tidak langsung, tapi melalui penerimaan devisa.

Kedua, membangun kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri khusus. Ini juga sudah mulai berjalan. Ketiga, mulai menyederhanakan perizinan. Pada Juli 2018 pihaknya mulai menggunakan sistem online single submission (OSS). Sistem ini berjalan 24/7 (24 jam, 7 hari seminggu, termasuk hari libur), yakni memberikan layanan berupa registrasi dan aktivasi akun. Penggunaan OSS ini tak hanya investor baru, tapi juga investor lama yang masih memiliki izin usaha yang berlaku.

“Kebijakan Pemerintah untuk mendorong ekspor dan meningkatkan investasi, antara lain OSS, insentif fiskal, kebijakan perdagangan, dan peningkatan SDM melalui vokasi,” imbuhnya.

Dalam hal ini, OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati wali kota yang dilakukan melalui elektronik. Sedangkan insentif fiskal, yakni tax holiday berupa pengurangan PPh badan 100% untuk industri pionir dengan jangka waktu tertentu serta penurunan tarif PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

Di sisi lain, kebijakan perdagangan, yakni kebijakan menekan defisit neraca perdagangan melalui pengendalian impor. Selain itu, upaya mendorong ekspor di pasar nontradisional Indonesia. Sementara untuk peningkatan SDM melalui vokasi adalah adanya program pemagangan, penerapan standar kompetensi kerja, serta peningkatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Selain infrastruktur tadi, perlu pengembangan logistik yang efisien,” jelasnya.

Defisit

Sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,82 miliar pada Oktober 2018 seiring arus impor yang kembali meningkat. Defisit ini disebabkan nilai impor yang lebih besar daripada ekspor selama Oktober.

Posisi neraca ekspor tercatat sebesar US$15,80 miliar atau lebih rendah dibandingkan nilai neraca impor sebesar sebesar US$17,63 miliar. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengungkapkan defisit ini berasal dari defisit migas dengan defisit US$10,7 miliar dari Januari-Oktober.

Berdasarkan tahun kalender, sepanjang Januari hingga Oktober 2018, neraca perdagangan juga mengalami defisit sebesar US$5,5 miliar. Posisi defisit ini disebabkan oleh posisi defisit di neraca migas sebesar US$10,7 miliar, di mana defisit hasil minyaknya mencapai US$13,21 miliar.

Adapun, nilai ekspor tumbuh 5,87% dari September ke Oktober menjadi US$15,80 miliar. Ekspor migas tercatat US$1,48 miliar atau naik 15,18% dipicu oleh nilai gas yang naik tinggi 49,39%. Sementara itu, ekspor nonmigas sebesar US$14,32 miliar atau naik 4,99% ditopang oleh peran ekspor perhiasan dan permata, alas kaki dan bahan bakar mineral.