RAPBN 2018 : Gerindra Anggap Nota Keuangan Pemerintah Tak Realistis

Fraksi Gerindra menganggap RAPBN 2018 dan nota keuangan pemerintah tidak realistis.

Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR menyampaikan pandangan umum atas pokok-pokok RAPBN 2018 beserta Nota Keuangan, Kamis (24/8/2017).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Anggota Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga RAPBN 2018 harus disusun berdasarkan kebutuhan rakyat. Menurutnya, beberapa aspek didorong agar RAPBN 2018 tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Anggaran yang diputuskan harus melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat agar kesejahteraan tidak hanya sebatas di atas kertas. Pembangunan harus memperhatikan sosial budaya penduduk,” ujar Adisatya saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDIP.

Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk senantiasa memastikan neraca ekspor dan impor berada dalam kondisi surplus. Tujuannya, agar lapangan kerja baru dapat tercipta dan dengan sendirinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah harus memastikan neraca ekspor dan impor berada dalam posisi surplus. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru agar daya beli meningkat,” ujarnya.

Adisatrya juga mendesak pemerintah untuk mencermati pasar uang terkait suku bunga. Selain itu terkait harga minyak, pemerintah juga didorong untuk menciptakan kemandirian migas nasional.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar berpendapat pemerintah agar memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4% dalam RAPBN 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Pandangan berbeda disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Fraksi itu menyatakan RAPBN 2018 yang disusun pemerintah dinilai tidak realistis di tengah ketidakpastian global. Angka itu, ujar Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Gerindra, masih jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan kesenjangan nasional.

“Karenanya perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. “Target penerimaan tidak realistis, perpajakan direvisi berulang-ulang, namun tetap tidak tercapai,” ujarnya.