SOLOPOS.COM - Ilustrasi (kabar24.com)

Ilustrasi (kabar24.com)

JAKARTA — Panitia Khusus Dana Bagi Hasil (Pansus DBH) Dewan Perwakilan Daerah menilai RAPBN 2013 tidak efektif untuk mengatasi kesenjangan antardareah dan dalam memperkuat sistem Otonomi Daerah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Demikian dikemukakan oleh Ketua Komite IV DPD yang juga Wakil Ketua Pansus DBH, Zulbahri saat menyampaikan executive summary mengenai pertimbangan DPD terhadap RAPBN 2013, Selasa (2/10/2012). Selain senator dari Provinsi Kepulauan Riau itu, turut memberikan keterangan Ketua Pansus DBH, John Pieris (Maluku) dan Wakil Ketua Pansus DBH, Hamdani yang merupakan senator asal Kalimantan Tengah.

Ekspedisi Mudik 2024

Menurut Zulbahri, DPD memandang penyusunan RAPBN tahun 2013 belum sepenuhnya mencerminkan dinamika perekonomian daerah. DPD, ujarnya, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai sampai saat ini ternyata tidak berkualitas karena diikuti oleh meningkatnya kesenjangan pendapatan. Padahal, ujarnya, perekonomian nasional merupakan agregasi atau totalitas dari perekonomian provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, ujarnya postur RAPBN 2013 seharusnya mencerminkan keadilan antara keuangan pusat dan daerah.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara, Zulbahri melihat RAPBN 2013 belum mencerminkan potensi penerimaan negara yang sebenarnya. Tax ratio saat ini yang mencapai 12,75% dari PDB, ujarnya, harus secara bertahap ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 15% dari PDB. Untuk itu DPD mendesak pemerintah untuk bersungguh-sngguh melakukan reformasi di bidang perpajakan. Pemerintah, ujarnya, juga perlu seesegera mungkin memberantas mafia pajak tanpa pandang bulu.

“Dengan melakukan reformasi perpajakan secara total, DPD meyakini penerimaan negara dari pajak masih dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Wakil Ketua Pansus DBH, Hamdani mengatakan ketidakadilan Dana Bagi Hasil antara pusat dan daerah semakin mengkhawatirkan karena rendahnya keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah. Pada sisi lain, kondisi itu diperburuk lagi dengan sistem ekonomi liberal yang semakin membuat daerah tidak berdaya karena serbuan produk impor.

Hamdani juga menyoroti praktik usaha perusahaan asing yang tidak banyak memberi mamfaat bagi daerah sekitarnya. Padahal, ujarnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan tambang asing semakin parah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya