RAPBD 2013 KLATEN: Belanja Tak Terduga Naik, Aktivis LSM Khawatirkan Penyelewengan

Sejumlah peserta mengikuti Diskusi Bedah RAPBD Klaten 2013 di Merapi Resto, Rabu (12/12/2012). (JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri)

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Dalam APBD 2012 setelah perubahan, alokasi belanja tak terduga juga mengalami peningkatan menjadi Rp19,6 miliar. Aliansi Rakyat Antikorupsi Klaten (Arakk) mengkhawatirkan penyalahgunaan alokasi anggaran belanja tak terduga senilai Rp20,7 miliar tersebut. Menurutnya tingginya alokasi belanja tak terduga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tak mampu menyusun program atau kegiatan secara riil.

“Dalam APBD 2012 setelah perubahan, belanja tak terduga naik menjadi Rp19,6 miliar. Kami tidak tahu anggaran itu untuk apa? Apakah itu untuk penanganan bencana? Nyatanya tidak ada bencana besar hingga kini. Sekarang alokasi belanja tak terduga juga ditambah menjadi Rp20,7 miliar dalam RAPBD 2013. Kami khawatir belanja tak terduga itu akan menjadi bancaan nantinya,” ujar Muslih dalam Diskusi Bedah RAPBD Klaten 2013 di Merapi Resto, Rabu (12/12/2012).

Arakk juga mengritisi alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dan hibah masing-masing senilai Rp11 miliar dan Rp9 miliar dalam RAPBD 2013. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, realisasi bansos dan hibah rawan tidak tepat sasaran. Dia memprediksi dana bansos dan hibah akan naik pesat dalam APBD 2014 mendatang. “Tahun 2014 akan ada pemilu. Kami khawatir peningkatan dana bansos dan hibah itu dimanfaatkan untuk mendongkrak jumlah suara bagi parpol tertentu,” kata Muslih.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, yang hadir dalam kesempatan itu mengungkapkan masih banyak belanja-belanja kurang penting yang menyedot dana terlalu banyak dalam RAPBD 2013. Dia menilai, belanja-belanja seperti makan dan minum dalam rapat dinas masih bisa ditekan untuk dialihkan pada kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Secara umum, pemerintah belum bisa efisien dalam menentukan anggaran. Dana perimbangan dari pemerintah pusat justru habis digunakan untuk belanja pegawai,” kata Ucok.