RAPBD 2012 Sleman: Anggaran pelayanan publik turun 40 persen

SLEMAN—Anggaran pelayanan publik di Kabupaten Sleman dalam rancangan APBD 2012 turun sampai 40 persen. Adapun anggaran gaji pegawai justru membengkak menjadi Rp800 juta dari sebelumnya Rp600 juta.

DPRD Sleman mendesak Pemkab untuk berani mengambil keputusan agar dana publik tidak turun drastis. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan meminta kepada Pemerintah Pusat. Dewan juga meminta Bupati Sleman, Sri Purnomo, untuk lebih kreatif meraih dana dari Provinsi ataupun Pusat.

Promosi Pembunuhan Satu Keluarga, Kisah Dante dan Indikasi Psikopat

“Wajah Sleman ini bukan pada gapura pintu masuk, tapi wajah pemerintah itu pada pelayanan publik,” kata Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Huda Tri Yudiana kepada wartawan, Jumat (7/10).

Ia mencontohkan anggaran pelayanan publik yang merosot adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) pada enam tahun terakhir dianggarkan Rp9 miliar sampai Rp10 miliar sementara tahun depan hanya Rp7 miliar saja. Menurutnya, hal tersebut akan membuat orang miskin harus bayar saat berobat.

Huda juga menyoroti bantuan Pelayanan Kesehatan dari Rp1,5 miliar menjadi Rp1 miliar. Pelatihan bagi penyandang cacat (difabel) yang tahun tahun ini Rp100 juta, tahun depan tidak dianggarkan. Bantuan sosial untuk permohonan proposal jumlahnya sama dengan tahun ini yakni Rp1,5 miliar. Dana Gotong royong dari Rp4 miliar menjadi Rp2 miliar.

Menurutnya, badan anggaran memahami kondisi kalangan eksekutif mengenai alokasi anggaran yang mepet. Namun ia mengharapkan agar alokasi untuk kegiatan pendidikan dan orang sakit tidak dikurangi. Dari APBD sekitar Rp1,2 triliun menyisihkan Rp20 miliar tidak terlalu sulit untuk kegiatan sosial menjadi bagian pelayanan.

Wakil Ketua DPRD Sleman, Rohman Agus Sukamta menjelaskan, berkurangnya anggaran publik karena asumsi APBD 2012 sama dengan tahun ini yakni Rp1,2 triliun. Anggaran tetap, tapi gaji pegawai justu membengkak sesuai aturan pemerintah pusat yakni dari sekitar Rp600 juta menjadi Rp800 juta.

“Turunnya anggaran pelayanan publik karena asumsi sama dengan tahun ini, kemudian anggaran pegawai naik 10 persen,” katanya.

Yang paling terasa beratnya APBD 2012, kata dia, adalah anggaran pegawai. Salah satunya adalah pos sertifikasi guru yang mencapai Rp178 miliar. “Itupun masih 30 persen dari total guru yang ada di Sleman,” ujar Agus.(Harian Jogja/Akhirul Anwar)