Jakarta--Rapat Panitia Kerja Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) berjalan alot dan panas. Anggota Panja Komisi VIII menilai DPR pemerintah menyalahkan tim Panja karena dituding memperlambat penetapan BPIH. Pemerintah diminta menarik ucapannya.
Situasi panas muncul ketika perwakilan pemerintah, Abdul Ghafur Djawahir, Sekretaris Ditjen Penyelanggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, meminta Panja Komisi VIII mendesak agar segera megetuk palu ongkos haji tahun ini.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dalam suasana rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusatara II, Jumat (25/6/2010), pemerintah keukeuh dengan budget US$ 3 ribu per jamaah.
“Bukan kami yang memperlambat. Saya sangat tidak setuju dengan ucapan segera, harus diketuk,” kata Wakil Ketua Komisi III, Chairun Nisa.
Ia menilai, pemerintah seakan-akan berlindung dan menyalahkan Komisi VIII yang belum juga mengetuk ongkos haji.
“Pemerintah seakan-akan berlindung di Komisi VIII. Tidak usah panik. Insya Allah nawaitu kita baik agar jemaah haji tidak berat,” katanya.
Anggota panja lainnya, Jazuli Juwaini, menyatakan kegeramannya. Ia menilai panja pemerintah tidak memiliki kapasitas dalam rapat yang digelar.
“Saya melihat inkompentensi itu muncul. Lebih baik panja pemerintah diganti dengan orang yang lebih kompeten,” kata Jazuli.
Rapat diskors sampai pukul 19.00 WIB. Belum ada titik temu mengenai BPIH.
dtc/isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
