Jakarta – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan beberapa menteri terkait dengan agenda Perubahan APBN 2010, Jumat (9/4) di DPR diawali dengan kericuhan ringan.
Beberapa anggota Banggar sempat meminta Sri Mulyani untuk diam dan tidak berhak berbicara satu kata pun. Alasannya, Rapat Paripurna DPR RI pada bulan lalu memutuskan adanya dugaan kesalahan pada kebijakan pengucuran dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Dan Sri Mulyani disebut-sebut sebagai salah seorang yang harus bertanggung jawab atas hal ini.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Saudara Menkeu tidak perlu bicara dalam pertemuan ini. Toh, hari ini tidak diambil keputusan. Ini demi kewibawaan DPR,” ujar anggota Banggar Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar.
Bambang angkat bicara ketika Sri Mulyani baru saja hendak berbicara. Sontak saja, Sri Mulyani langsung mengurungkan niatnya untuk berbicara. Seterusnya, berbagai interupsi pun bergulir. Kubu pro-kontra saling beradu argumen mengenai apakah Sri Mulyani perlu dilarang bicara atau tidak. Hal senada disampaikan anggota Erick Wardana dari Fraksi Hanura dan Desmond J Mahesa dari Fraksi Gerindra.
“Keputusan paripurna soal Bank Century adalah konstitusional dan mengikat kita semua. Kita harus menghargai putusan paripurna DPR. Akan menjadi kekikukan konstitusional jika Menteri Keuangan mewakili pemerintah dan berbicara. Kehadiran Menteri Keuangan tidak kita anggap mewakili pemerintah. Silakan menteri lain yang berbicara,” ujar keduanya.
Kompas.com/ tiw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
