Rancangan APBD Wonogiri Panen Kritik

Solopos.com, WONOGIRI — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 Kabupaten Wonogiri disambut kritikan oleh hampir semua fraksi DPRD Wonogiri.

Mereka menilai rencana belanja tidak langsung senilai Rp1,08 triliun tidak sebanding dengan belanja langsung yang hanya Rp444,2 miliar. Dengan demikian, persentase belanja langsung dalam rancangan APBD 2014 mencapai 70,6%.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Fakta ini semakin memupus harapan Pemkab Wonogiri untuk menambah jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dari formasi umum. Selain itu, wakil rakyat juga menyoroti defisit yang ditetapkan senilai Rp94,5 miliar.

Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Wonogiri, Zainudin, dalam paparannya di hadapan peserta Rapat Paripurna di Gedung DPRD Wonogiri, Rabu (20/11), mengatakan rancangan belanja langsung dan tidak langsung dalam RAPBD 2014 dengan nilai total Rp1,53 triliun, menunjukkan ketimpangan dalam pengaturan anggaran daerah.

“Bagaimana Bupati menyikapi ketimpangan yang luar biasa itu? Akankah Wonogiri terus menerus dengan struktur APBD seperti ini dan membiarkan lagi-lagi Wonogiri terkena dampak moratorium PNS karena belanja tak langsungnya lebih dari 70%,” tegas Zainudin.

Miskin Inovasi

Dalam kesempatan itu, Zainudin juga mempertanyakan besarnya defisit dalam struktur anggaran Wonogiri, yang menetapkan defisit Rp94,5 miliar. Selain defisit, secara khusus Fraksi PDIP menyoroti arah penggunaan belanja langsung yang itu-itu saja alias monoton. Juru bicara fraksi itu bahkan secara gamblang menyebut Pemkab Wonogiri miskin inovasi. Program yang diusulkan tak jauh berbeda dibandingkan program tahun lalu.

Kritik mengenai ketimpangan dalam penganggaran belanja langsung dan tak langsung juga disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Susanto. “Belanja langsung dan tidak langsung tidak proporsional. Belanja tidak langsung lebih dari satu triliun rupiah sedangkan belanja langsung hanya Rp444 miliar,” kata Susanto.

Susanto juga mempersoalkan defisit anggaran. Dia mempertanyakan langkah apa yang bakal dilakukan Bupati untuk menutup defisit tersebut. Sebab, dengan defisit itu tim anggaran Pemkab harus memangkas beberapa pos pembiayaan. Juru bicara Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API), Haryoto, pun menyampaikan hal yang tak jauh beda.