Tutup Iklan

Ramai-Ramai Menentang Pengenaan Pajak Sembako dan Kenaikan PPN 12%

Sejumlah partai politik menetang rencana pemerintah menaikkan PPN dan mengenakan pajak pada sejumlah objek seperti sembako dan lembaga pendidikan.

 Ilustrasi pajak. (Solopos-Whisnupaksa K.)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pajak. (Solopos-Whisnupaksa K.)

Solopos.com, JAKARTA -- Sejumlah pihak menentang sebagian isi dari draf revisi UU No. 6/1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Kerja Perpajakan yang tengah disusun pemerintah.

Menurut catatan Solopos.com, ada beberapa poin kontorversial yang dimasukkan pemerintah dalam daraf. Di antaranya yang rencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Yang tak kalah bikin geger adalah rencana untuk menerapakan pajak pertambahan nilai pada sejumlah komoditas pokok alias sembako dan lembaga pendidikan.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta kebijakan itu ditinjau ulang. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat bawah.

"Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit," kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: Entah Apa Yang Merasuki Pemerintah, Jasa Pendidikan dan Sekolah Mau Dikenakan Pajak

Ketua Umum PKB ini menilai jika sembako dikenai PPN, akan membebani masyarakat. Saat ini, kata Cak Imin, pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50 persen omzet dagang menurun.

"Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN, tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat," tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Cak Imin, akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat akan menurun daya belinya, terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit bangkit.

Di sisi lain, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN terhadap barang impor kendaraan dan properti untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.

"Itu kan jadi bertentangan. Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN," tegasnya.

Sementara itu, partai pendukung pemerintah, PDIP, berjanji mengkritik argumentasi pemerintah jika rapat mengenai PPN berlangsung.

"Tentu nanti kita kritisi argumentasi dan kalkulasi yang diusulkan pemerintah. Sebagai bagian dari paket reformasi perpajakan, kenaikan PPN. Apalagi bila menyasar produk-produk kebutuhan pokok masyarakat, akan memiliki efek detrimental. Daya beli akan turun, orang akan merasa menjadi lebih miskin," kata anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, Kamis.

Menurut Hendrawan, saat ini adalah ujian bagi negara untuk menunjukkan daya beri kepada masyarakat. Daya beri itu bisa mengerek daya beli masyarakat.

"Dalam kondisi resesi, negara justru sedang diuji 'daya berinya'. Daya beri negara akan menciptakan daya beli masyarakat. Itu sebabnya, kita menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dan agresif. Tujuannya menciptakan kekuatan untuk melawan pelemahan ekonomi (counter-cyclical). Defisit APBN diperbesar, keran utang dibuka, dan BI ikut skema berbagi beban [burden sharing]," kata Hendrawan.

Hendrawan menyebut PDIP bakal menugaskan anggotanya yang kompeten untuk mengawal RUU KUP.

Pemerintah Dinilai Panik

Sementara politikus PKS, Mardani Ali Sera, menyebut pemerintah panik melihat utang yang menggunung sehingga menaikkan tarif PPN.
"Ini langkah panik pemerintah melihat utang yang menggunung dan penerimaan pajak yang menurun," ujar Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis.

Mardani menyampaikan pemerintah Indonesia seharusnya bekerja secara cerdas di tengah pandemi Covid-19 ini. Dia mengatakan upaya yang harus dilakukan pemerintah bukanlah dengan menaikkan pajak.

"Mestinya di masa pandemi pemerintah bisa bekerja lebih cerdas, tidak dengan menaikkan pajak, apalagi terhadap kebutuhan pokok. Tapi memperkuat industrialisasi dengan menggunakan energi terbarukan," jelasnya.

"Ini adalah dampak dari investasi tidak strategis pada infrastruktur yang tidak didukung dengan pembangunan zona industri dan memperkuat inovasi teknologi. Sekali lagi, ini langkah panik yang bisa makin membenamkan ekonomi Indonesia," sambung Mardani.

Berita Terkait

Berita Terkini

Pemerintah Dukung Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi mendapat dukungan pemerintah untuk bisa kembali pulih.

Gatot Nurmantyo Tuding TNI Disusupi Paham Komunis, Apa Kata Kostrad?

Tudingan Gatot Nurmantyo langsung memanaskan tensi politik Tanah Air menjelang Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2021.

Hancur Akibat Pertempuran, Rekonstruksi Rumah di Gaza Dimulai Oktober

Rekonstruksi rumah yang hancur atau rusak akibat pertempuran sengit antara Israel dan Palestina pada Mei akan dimulai pekan pertama Oktober.

Sempat Jadi Buron, Nurbaeti Calo Ratusan TKI Ilegal Ditangkap

BP2MI dan Polisi menangkap Nurbaeti, calo 500 orang pekerja migran ilegal setelah menerima laporan dari calon pekerja migran Indonesia

Yahya Waloni: Saya Minta Maaf Saudaraku Umat Nasrani

Yahya Waloni berjanji ke depan akan berdakwah tanpa harus menyakiti umat lain.

Pengamat UGM Soal Peluang Ganjar-Airlangga Duet Pilpres 2024

Pengamat Politik UGM, Wawan Mas'udi menyebut Ganjar populer sedangkan Airlangga memiliki modal kuat secara politik.

BEM SI Tuntut Jokowi Tanggung Jawab Soal Pelemahan KPK

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), yang berdemo di dekat gedung KPK, menyampaikan lima tuntutan terkait KPK.

Bungkam Vanuatu di PBB, Ini Sosok Diplomat Muda RI Sindy

Sosok Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI di New York, Sindy Nur Fitri menjadi sorotan saat berbicara di Sidang Umum PBB. Siapa Sindy?

Edyaan! Pemuda Ini Siram Pacarnya Pakai Air Keras sampai Meninggal

Kisah tragis dialami seorang remaja asal Medan, Sumatra Utara, yang meninggal akibat disiram pacarnya dengan air keras.

Sakeco Perempuan Mengatasi Tabu dan Memodernkan Tradisi

Secara literal istilah sakeco berasal dari kata keco (bahasa Sumbawa) yang berarti kicau dalam bahasa Indonesia.

10 Berita Terpopuler: Rossi Soal Sirkuit Mandalika hingga Kabar Tukul

Komentar Valentino Rossi tentang tantangan membalap di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Senin (27/9/2021).

Usai Periksa Luhut, Polda Metro Akan Panggil Haris Azhar-Fatia

Polda Metro Jaya akan memanggil Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti dalam waktu dekat terkait dugaan pencemaran nama baik melibatkan Menko Bidang Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan.

Bandara Dibuka, Afghanistan Siap Bekerja Sama dengan Semua Maskapai

Taliban pada Minggu (26/9/2021) mengumumkan bahwa semua masalah teknis di bandara Kabul sudah teratasi dan penerbangan internasional siap kembali beroperasi.

Menko Marinvest Luhut soal Data Tambang: Kita Buka di Pengadilan!

Menko Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan, tidak ambil pusing soal tantangan membuka data bisnis tambang di Papua yang disebut-sebut miliknya.

Sadis! Kuping Muazin Disayat Jemaah Masjid, Dapat 39 Jahitan

Kisah tragis dialami seorang muazin yang telinganya disayat jemaah masjid hingga nyaris putus dan mendapat 39 jahitan.