Rajakaya untuk Kecukupan Daging Nasional

Solopos.com, SOLO -- Analisis tematis subsektor agrobisnis usaha rumah tangga budi daya sapi dan target swasembada menerangkan 97% dari total populasi sapi potong nasional tersebar di peternakan rakyat. Pemeliharaan cenderung masih secara konvensional.

Orientasi usaha sebagai social security alias untuk kebutuhan mendesak, sebagai tabungan, untuk keperluan hajatan, dan keperluan biaya pendidikan anggota keluarga. Dalam terminologi Jawa ternak tergolong rajakaya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pemeliharaan ternak sapi bak melayani sosok raja dan sebagai simbol kemakmuran sehingga pemilik ternak dianggap berada secara sosial ekonomi. Hal itu menjadi esensi rajakaya dalam istilah kebudayaan Jawa. Beternak sapi telah menjadi bagian budaya masyarakat sejak masa lampau.

Eksistensi rajakaya berkembang melampaui esensinya seiring perkembangan zaman. Secara eksistensial rajakaya masih ada hingga kini, khususnya berperan dalam memenuhi kebutuhan daging sapi segar nasional.

Pemenuhan kebutuhan daging nasional sejatinya membicarakan kebutuhan DKI Jakarta dan Bandung Raya sebagai daerah sentra konsumsi yang merupakan barometer harga daging nasional. Laju konsumsi dan laju produksi nasional diestimasi masih  mengalami defisit, masih terlalu timpang.

Kondisi defisit mengharuskan impor daging atau bakalan sapi potong. Kontribusi Australia pada pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional  sebesar 42% dari total impor nasional, baik dalam bentuk daging maupun bakalan pada tahun 2018 dan proporsi 100% suplai bakalan sapi impor berasal dari Australia dengan realisasi 518.450 ekor pada tahun 2020.

Pada Ramadan dan Idulfitri 2021 terjadi penurunan pasokan bakalan sapi secara signifikan ketika ada kebijakan repopulasi atau pengembalian populasi sapi di Australia dan ada anomali harga bobot hidup sapi bakalan. Adanya potensi negara penyuplai bakalan alternatif selain Australia dalam memenuhi kebutuhan Idulfitri 2021 belum dimungkinkan.

Pada masa depan tentu diperlukan alternatif negara penyuplai bakal sapi selain Australia. Data ketersediaan sapi lokal sebanyak 17,4 juta ekor pada tahun 2020 menjadi salah satu yang diandalkan pemerintah sebagai dasar penentuan kebijakan dalam mengatasi problem jangka pendek Idulfitri 2021.

Harapannya psikologi pasar yang terbentuk adalah kebutuhan daging nasional tersedia dan harga terkendali. Optimisme pemerintah yang tidak berlebihan terhadap kebijakan pemenuhan daging sapi nasional dapat kita simpulkan bila pada Idulfitri 2021 suplai tercukupi dan harga terkendali.

Harga daging sapi memiliki volatilitas (tingkat kecendrungan perubahan) yang tinggi sehingga cenderung merespons  isu negatif yang meningkatkan harga. Volatilitas harga daging sapi dipengaruhi oleh Ramadan, Idulfitri, dan impor sapi bakalan.

Mobilisasi Sapi Lokal

Kekhawatiran terjadi krisis ketersediaan, keterjangkauan, dan akseptabilitas di daerah sentra konsumsi akibat menurunnya suplai bakalan sapi potong dari Australia wajar timbul meskipun telah ada penugasan 80.000 ton daging kerbau dari India kepada Perum Bulog, 20.000 ton daging sapi dari Brasil kepada BUMN Berdikari tahun 2021, dan telah tersedia data populasi sapi lokal di daerah sentra produksi yang tercatat menjanjikan untuk dimobilisasi BUMN Berikari ke daerah sentra konsumsi.

Mobilisasi sapi lokal dari peternakan rakyat oleh BUMN Berdikari akan menjadi fenomena menarik. Populasi sapi potong 0,8 juta ekor di Lampung, 1,8 juta ekor di Jawa Tengah, dan 4,8 juta ekor di Jawa Timur merupakan populasi yang menjanjikan sekaligus memiliki akses terbaik menuju ke DKI Jakarta dan Bandung Raya.

Total populasi dari tiga daerah sentra produksi itu memiliki proporsi 41,95% dari populasi nasional tahun 2020 yang totalnya 17,4 juta. Data ini merujuk Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020. Tiga daerah sentra produksi tersebut secara kebetulan mayoritas penduduknya bersuku Jawa.

Tidak terkecuali Lampung yang banyak transmigran pada era Orde Baru dari Jawa Tengah  dan Jawa Timur. Kebetualan  tersebut cukup melegitimasi bahwa berternak sapi erat dengan budaya orang Jawa, ditambah fakta masih eksisnya kearifan lokal pasar sapi dengan penanggalan Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ini kearifan lokal yang menjadi kemewahan bagi daerah lain. Bermodalkan kearifan lokal, peternakan rakyat akan didorong menuju industrialisasi peternakan, mengingat target swasembada daging tahun 2026 yang mengharuskan Indonesia menekan impor hingga 10% dalam memenuhi kebutuhan domestik.

Artinya masih sangat terbuka kemungkinan untuk kita berkonsepsi ke arah mana kita semestinya mendorong industri peternakan sapi potong Indonesia agar relevan dengan permasalahan abad ke-21. Arah dorongan akan menentukan bagaimana wajah industri sapi potong Indonesia ke depan.

Trade off antara aspek ekonomi dan lingkungan serta sosial budaya perlu direfleksikan kembali. Wajah baru peternakan sapi potong yang inklusif perlu terus diperjuangkan tanpa melampaui pemikiran dan kesejahteraan peternak rakyat.

Dibutuhkan relevansi antara wacana pemikiran baru dengan peternakan rakyat yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada umumnya UMKM memiliki problem pengelolaan keuangan, efisiensi produksi, pemasaran, dan teknologi.

Apa pun nama programnya, akselerasi peningkatan populasi dengan program inseminasi buatan secara gratis sebagai insentif bagi para peternak rakyat mutlak terus dilakukan pemerintah karena bisnis model pembiakan maupun pembibitan dinilai belum semenguntungkan seperti model bisnis usaha penggemukan sapi potong.

Kunci produksi pedet (anak sapi) ada pada usaha pembibitan dan pembiakan  yang mengandalkan betina produktif. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkan rasio impor bakalan dan indukan betina produktif dan mengharuskan perusahaan penggemukan melakukan usaha pembiakan serta bermitra dengan peternakan rakyat.

Agar usaha pembiakan dapat berjalan dengan baik pada pola usaha intensif, diperlukan tambahan kontribusi perusahaan penggemukan terhadap biaya pakan. Beban pakan dapat terus menggerus perusahaan penggemukan sapi impor. Sementara penyediaan daging di tingkat konsumen selain disuplai daging sapi segar hasil penggemukan bakalan impor juga disuplai daging beku impor.

Pola Kemitraan

Perusahaan yang bergerak pada penyediaan daging impor tentu akan lebih bertahan dengan alat pendingin tanpa harus menciptakan nilai tambah di daerah sentra produksi, tanpa menyerap tenaga kerja lokal dan tergerus beban biaya pakan. Pemerintah perlu melihat fenomena ini secara objektif.

Diperlukan wacana rasio impor daging beku dan indukan diikuti dengan pola kemitraan dengan peternak rakyat. Peningkatan populasi betina produktif harus terus kita dorong. Fenomena menarik menyambut Idulfitri 2021 ini semoga tidak menguras populasi sapi dalam negeri, khususnya sapi betina produktif.

Pemotongan sapi betina produktif  bertolak belakang dengan upaya peningkatan populasi. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 86 secara tegas memuat unsur pidana dan denda kepada pihak yang memotong atau menyembelih sapi betina produktif.

Tanpa kita harus menunggu pembentukan detasemen khusus antipemotongan sapi betina produktif,  penindakan tegas oleh petugas berwajib dan blow-up berita oleh media yang click bait nan sensasional terkait pemotongan sapi betina produktif layak untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pandemi Covid-19 meningkatkan kepedulian terhadap imunitas tubuh yang perlu ditingkatkan, salah satunya dengan konsumsi makanan sumber protein hewani. Habis bulan Ramadan terbitlah tunjangan hari raya (THR) bersama Idulfitri dengan pelarangan mudik tahun 2021.

Pemerintah  optimistis mampu menghadapi situasi bulan ini. Peran peternakan rakyat yang memelihara rajakaya di tiga daerah sentra produksi menjadi signifikan bila sungguh-sungguh secara optimal dimobilisasi. Eksistensi rajakaya sebagai salah satu pilar krusial pemenuhan daging sapi segar nasional tidak terelakkan kali ini.