Tokoh
Minggu, 11 Maret 2012 - 15:50 WIB

RAILBUS: Solo dan Wonogiri Desak PT KAI Segera Tetapkan Tarif Railbus

Redaksi Solopos.com  /  R. Bambang Aris Sasangka  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - RAILBUS -- Railbus saat diujicoba di jalur sepanjang Jl Slamet Riyadi, Solo, beberapa waktu lalu. Pengoperasian wahana transportasi massal ini masih terhambat karena belum disepakatinya tarif antara Pemkot Solo dan PT KAI. (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)

RAILBUS -- Railbus saat diujicoba di jalur sepanjang Jl Slamet Riyadi, Solo, beberapa waktu lalu. Pengoperasian wahana transportasi massal ini masih terhambat karena belum disepakatinya tarif antara Pemkot Solo dan PT KAI. (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)

WONOGIRI – Railbus dengan rute Solo-Wonogiri yang hingga saat ini belum dijalankan sangat ditunggu oleh masyarakat. Pembahasan tarif yang saat ini masih menjadi ganjalan dalam pengoperasian railbus tersebut.
Advertisement

“Jika PT KA bisa menjalankan railbus hingga ke Waduk Gajah Mungkur (WGM), maka potensi Wonogiri bisa ikut terangkat. Saat ini yang masih menjadi kendala adalah tarif yang belum pasti,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedradjat di Wonogiri.

Ia menambahkan, jika PT KA menghendaki tarif railbus itu didukung oleh wilayah yang dilalui, maka secepatnya harus ada pembahasan. Walikota dan bupati, lanjut dia, sebenarnya tidak masalah jika tarif railbus didukung bersama dengan sistem subsidi. Hanya, subsidi itu berbeda-beda sesuai panjang lintasan kereta api di setiap wilayah dan itu ada aturannya.

Kepala Dishubkominfo Wonogiri, Ige Budiyanto, juga ingin agar railbus bisa segera dijalankan sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan di Wonogiri. Apalagi jika kereta api tersebut bisa berhenti hingga depan Objek Wisata WGM.

Advertisement

Sementara itu, Humas PT KA Daops VI Jogjakarta, Eko Budiyanto, mengatakan pihaknya siap jika diajak berbiacara terkait tarif railbus. “Kami juga perusahaan berdiri sendiri sehingga kami juga tidak mau merugi jika tarif tidak sesuai dengan biaya operasionalnya. Jika Dirjen Perkeretaapian memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk membicarakan tarif tersebut, kami siap untuk datang untuk sama-sama mencari solusi,” paparnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah segera mengajukan permohonan ke Dirjen Perkeretaapian untuk segera ada pembahasan. Dalam pembahasan itu bisa mengundang pihak terkait seperti Pemkot Solo, Pemkab Sukoharjo dan Pemkab Wonogiri, serta Dishubkominfo. Selain itu pengajuan untuk solusi tarif bisa dengan mengajukan subsidi ke pemerintah pusat yakni ke Kementerian Perhubungan sehingga ada bantuan dari APBN.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif